Page 80 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif
P. 80
Tingginya eskalasi konflik agraria di sektor ini disebabkan
oleh mudahnya pemerintah memberikan izin usaha perkebunan
melalui penerbitan izin lokasi dan HGU, tanpa melihat situasi
di lapangan yang menyebabkan tumpang tindih perkebunan
dengan wilayah hidup masyarakat. Diperparah oleh tertutupnya
informasi mengenai HGU, utamanya HGU-HGU yang bermasalah
dengan warga (Konsorsium Pembaruan Agraria 2020).
Padahal informasi HGU telah dijamin dalam Pasal 28 F UUD
dan Pasal 11 ayat (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik – dibuktikan dengan berbagai macam putusan
pengadilan sebagai informasi yang terbuka dan wajib tersedia
setiap saat seperti: Putusan Nomor: 057/XII/KIP-PS-M-A/2015
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia antara Forest Watch
Indonesia terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Putusan Nomor: 2/G/
KI/2016 PTUN-JKT sengketa antara Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
melawan Forest Watch Indonesia, Putusan Nomor: 121/K/
TUN/2017 sengketa antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melawan Forest
Watch Indonesia bahkan yang terbaru Putusan Komisi Informasi
Papua Nomor 004/III/KI-Papua-PS-A/2018 yang menyatakan
informasi yang dimohonkan LBH Papua terkait dokumen HGU
31 perusahaan perkebunan sawit di Papua sampai 2016-2017
bersifat terbuka (YLBHI 2019). Ketertutupan informasi HGU
menyebabkan ketidakmampuan masyarakat mengadvokasi
serta Peraturan Pelaksanaannya. Meskipun menurun menjadi peringkat dua, sebanyak
185 data kasus konflik agraria struktural di sektor perkebunan yang terbesar di seluruh
wilayah Indonesia tidak dapat dimaknai sekadar angka-angka data yang terlepas dari
persoalan nyawa.
Manajemen Pertanahan yang Mendukung Terwujudnya Sustainable Development 61
