Page 81 - 60 Tahun UUPA dan Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif

dirinya (mempertahankan status hak milik atas tanahnya,
mempertahankan keberlangsungan kehidupan yang layak bagi
keluarganya) menghadapi banyaknya kasus land grabbing dengan
perusahaan perkebunan.
Adapun ketertutupan informasi HGU didasari beberapa
peraturan seperti PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun
1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala BPN RI No 6
Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta Peraturan
Menteri ATR/Kepala BPN No 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan
dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Berbagai peraturan
yang bersifat teknis administratif tersebut berdasarkan UU
No 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Peundang-
Undangan telah digunakan oleh ATR/BPN tidak pada posisinya
– mengecualikan, menambahkan, mengurangi apapun yang telah
diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Merupakan dalih yang keliru menggolongkan HGU sebagai
informasi yang dikecualikan dan berpotensi membahayakan
kepentingan nasional.

Mirisnya, dengan ketertutupan informasi HGU, telah membuka
modus korupsi agraria dalam perizinan HGU (KPA 2015). Modus
korupsi agraria ini patut dikontrol, sebab kasus korupsi di sektor
pertanahan berdasarkan laporan ICW menempati peringkat
ketujuh dengan 20 kasus dan merugikan negara 40,2 miliar
rupiah (ICW 2018). Pun, menurut Ombudsman ada 66 HGU yang
akan jatuh tempo pada 2019 dan 84 HGU jatuh tempo pada 2020
(Bayu 2019) serta data BPN, HGU jatuh tempo pada 2023, ada 136

62 60 Tahun UUPA: Generasi Muda Agraria yang Maju, Modern, dan Inovatif