Page 139 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

sebagai Pembantu Menteri Kehutanan Bidang Umum. Dalam
Departemen Perikanan, A.T. Wignjo Prajitno, Let.Kol. Laut
Perwira ALRI sebagai Pembantu Menteri Perikanan Urusan
Umum; R. Amin Katamsi sebagai Pembantu Menteri Perikanan
Urusan Produksi. Dalam Departemen Agraria, Dr. Soenawar
S.H. sebagai Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan;
Soenarto Wongsodihardjo sebagai Pembantu Menteri Agraria
Urusan Organisasi dan Administrasi. Surat ini berlaku mulai
tanggal penetapan, 14 Mei 1865. 141

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.
Kata Kunci: sekretaris, Kompartimen, pembiayaan, produksi,
sukarelawan

Keterangan J.M. Menteri Perkebunan, Drs. Frans Seda mengenai
Pelaksanaan Landreform di Muka Sidang I Dewan
Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965
Di dalam suratnya, Frans Seda menegaskan bahwa sengketa
yang timbul dalam bidang perkebunan secara pokok karena
belum ada penentuan Landuse. Belum ada putusan prinsipil
penggunaan tanah yang telah dikonsesikan oleh bekas pemilik.
Hal ini yang menimbulkan ketidakserasian di dalam tuntutan
dan pihak pemerintah seperti Pusat Perkebunan Negara. Pada

umumnya sengketa timbul di Jawa pada tanah konsesi. Terdapat
3 penggunaan tanah untuk perkebunan, yang paling luas adalah
tanah konsesi. Sengketa timbul pada tanah konsesi yaitu tanah
yang sudah disediakan tapi belum dikerjakan, terlebih di lereng
gunung yang berhutan. Karena tanah perkebunan menggunakan
pupuk dan subur, maka sering menimbulkan sengketa.
Pada tahun 1964 di daerah yang sudah ditanami terjadi
pembabatan, di Aceh sebanyak 1.300 pohon karet dibabat

141 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

128 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria