Page 141 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 141
tanah jaluran setelah satu tahun. Hal yang menjadi soal
musyawarah adalah sistem rotasi, yaitu rotasi 6 atau 7 tahun.
Dengan musyawarah dan informasi yang lebih banyak, hal
tersebut dapat diatasi. Frans Seda menekankan pendapat Menteri
Hermanses, bukan saja Dewan Lanuse, tetapi landuse itu urgent.
Mengenai Pelaksanaan Landreform, dibagi menjadi 4
yaitu, pelaksanaan Landreform dalam arti sempit, pelaksanaan
daripada Undang-undang Pokok Bagi Hasil, Tentang Bidang
Agraria Umum, dan Sengketa dan Saran-saran Pelaksanaan.
Pelaksaaan ada 2 fase, yaitu Fase I Daerah Jawa, Bali, Madura.;
Fase II daerah Indonesia lainnya yang pada tanggal 17 Agustus
1966 harus selesai. Pelaksanaan dilakukan oleh Panitia
Landreform di pusat dan daerah, di mana Kepala Daerah dan
wakil saling mengganti jika berhalangan. Dalam pelaksanaan
redistribusi tanah sebanyak 445.000 ha, telah dimiliki 332.000
ha, sisanya 112.000 ha. Pelaksanaan Undang-undang Pokok Bagi
Hasil maka pemilik tanah yang melaksanakan UUPBH dikenakan
administrasi, yaitu penggarap 60%, pemilik 20%, dan negara 20%.
Bidang Agraria Umum terdapat kurang tanah di Jawa
Tengah. Pemecahan secara insidentil tidak berguna karena akan
terulang kembali. Ada beberapa tipe sengketa, yaitu sengketa
redistribusi tanah, sengketa bagi hasil, sengketa tanah gogol,
sengketa tanah bengkok, sengketa soal gadai, dan sengketa
penyuburan hutan dan onderneming. Sengketa tanah bengkok
adalah sisa feodalisme jadi harus dihapuskan. Saran yang
diajukan supaya Deklarasi Bogor ditembuskan kepada desa dan
ormas tani, supaya menghindari kesukaran, dan penggarap yang
kehilangan nafkah diberikan prioritas transmigrasi.
Menteri Agraria, Hermanses S.H. melaporkan 3 bidang
Landreform yang harus dikerjakan, yaitu penjebolan dan
pembangunan sistem pemilikan tanah, penjebolan dan
pembangunan cara menggunakan tanah, dan pembangunan
Hukum Agraria secara terperinci. Perlu disusun panitia Landuse
130 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria
