Page 143 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

tani. Biaya pengusiran yang sewenang-wenang oleh pejabat
Perhutani, Kehutanan, dan PPN. Hanya disebutkan di Brebes
ada 505 sengketa saja. Juga mengenai Undang-undang Bagi Hasil
(UUPBH) yang belum dikerjakan bupati sepenuhnya. Masih
banyak pencabutan tanah garapan kaum tani menurut undang-
undang ini.
Peraturan bebas gadai tanah 7 tahun yang mestinya berlaku
awal tahun 1961 berdasarkan Undang-undang No.56 Prp.60
dinyatakan belum begitu terasa. Panitia Landreform belum
memperhatikan dan menjalankannya. Landreform di Jawa, Bali,
NTB yang sudah ditentukan Sukarno sampai tahun 1964 belum
kelar.

Baik dalam Djarek atau Ketetapan MPRS Landreform
adalah bagian mutlak Revolusi Indonesia. Seharusnya sisa-
sisa feodal dikikis habis dan dilaksanakan Tanah untuk Kaum
Tani. Landreform berdasarkan pelaksanaan UUPA dan UUPBH
sebenarnya merupakan garis kompromi, belum sepenuhnya
menurut Djerek dan Dekon. Garis kompromi diterima
agar penggalangan persatuan revolusioner berporoskan
Nasakom dapat diperkokoh dan perjuangan anti imperialis
khususnya perjuangan mengganyang Malaysia dapat diperhebat.
Melaksanakan UUPA dan UUPBH diperlukan untuk semua, agar
perjuangan anti imperialis menjadi kuat, dapat membangkitkan
kegairahan kaum tani untuk memenuhi kebutuhan pangan
dalam negeri, menciptakan kekuatan pasar dalam negeri,
penambahan penghasilan dan daya beli kaum tani.
Menunda dan menghentikan pelaksanaan UUPA dan
UUPBH, memusuhi kaum tani adalah omong kosong, karena
Front Nasional Revolusioner berporoskan Nasakom justru
diperlemah. UUPA dan UUPBH harus dikerjakan serius dan tepat.

Yang harus diperbaharui adalah cara-cara penyelesaian sengketa
berlandaskan Deklarasi Bogor yaitu mengutamakan sistem
konsultasi, musyawarah tanpa intinuasi, intimidasi, dan senjata.

132 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria