Page 140 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 140
semalam. Di Meluwu Banyumas 200 ha karet diganti dengan
singkong. Di dalam musyawaran, tanah di Meluwu dikembalikan
kepada perkebunan dengan keputusan S.O.B. dan diangggap sah.
Di Sumatera Utara, terdapat tanah tembakau di Deli yang sudah
diciutkan dari 255.000 ha menjadi 60.000 ha. Jadi sisanya telah
dikembalikan kepada Panitia Landreform. Tanah yang 60.000
ha ini dipertahankan untuk posisi monopoli di luar negeri, dan
ditetapkan menjadi daerah tembakau oleh pemerintah dan perlu
diamankan. Dari 60.000 ha tanah, ada 12.000 ha yang diokupasi.
Terdapat tiga macam okupasi sebanyak 1.700 ha yang sah dan
dilindungi Undang-undang No. 8 tahun 1954. Terdapat juga
penggarap nomor dua yaitu penggarap terdaftar yang dianjurkan
oleh Menteri Pertanian/ Agraria. Peraturan tanggal 14 Desember
1960 terdapat 4.800 penggarap tanah yang terdaftar. Terdapat
juga penggarap tanah ketiga, yaitu penggarap liar. Sebanyak 5.200
ha dari 12.000 ha digarap secara liar. Jika tanah yang terdaftar
tersebut dipakai pemerintah, tidak boleh digugat. Jika untuk
penanaman rakyat harus dimusyawarahkan. Hal yang tersulit
adalah penggarap liar sebanyak 5.200 ha yang merupakan satu
rotasi satu tahun untuk ekspor 35.000 bal. Frans Seda meminta
perhatian karena bulan Februari dan Maret harus tanam untuk
ekspor tahun depan. Yang diperlukan sekarang adalah 5.000 ha
untuk rotasi tahun 1966-1967. Hal ini yang diminta dari D.P.A.
dan pemerintah mengenai Landuse dan pengamanan 60.000 ha
tanah tembakau.
Pengalaman dari laporan bahwa 12.000 ha yang diokupasi
dengan musyawarah Agustus-Oktober tahun 1964 baru 614 ha
yang selesai dengan musyawarah, sisanya belum bisa karena
bermacam-macam rintangan. Sesudah tembakau dimasukkan,
sistem Belanda tidak direformasi lagi. Satu tahun boleh ditanami
sandang pangan sebelum tanah tersebut dihutankan lima tahun
lamanya agar dapat ditanami tembakau berikutnya, hal ini
disebut tanah jaluran. Yang sulit sekarang adalah kembalinya
Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 129
