Page 144 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Kecuali Masjumi dan PSI, semua golongan dan partai dalam
DPR GR sudah menyetujui UUPA dan UUPBH. Untuk menjawab
sikap kaum reaksioner sungguh sulit karena mereka mengadu
domba, memecah partai Nasakom dan ormas nasakom terutama
NU, PNI dan PKI.
Menjalankan Landreform tanpa konflik antara lain harus
ditundukkan kekuatan sosial yang menentang UUPA dan
UUPBH. Mengusulkan kembali pertimbangan DPA bulan
Januari 1964 yang sudah dilaksanakan. Yang belum, supaya
segera dilaksanakan, termasuk retooling Panitia dan Aparatur
Landreform dibersihkan dari tuan tanah. Tidak cukup hanya 17
atau 18 pengadilan, harus dibentuk sampai tingkat kabupaten.

Aksi kaum tani untuk mendobrak kemacetan pelaksanaan UUPA
dan UUPBH harus tetap direstui. Tindakan aksi massa, rapat
gelap, demonstrasi liar supaya dihentikan. Dicegah campur
tangan ABRI terhadap masalah Landreform, karena sudah ada
panitia Landreform gaya baru, BP3L, dan Pengadilan Landreform.
Sengketa tanah diselesaikan berdasarkan Deklarasi Bogor.
Tindakan kontra revolusioner dan suversi, dicegah dan ditindak.
Massa aksi revolusioner dibantu, massa aksi kontra revolusioner
dipidana. Pemerintah mengambil tindakan tegas menghukum
tuan tanah yang menentang pelaksanaan UUPA dan UUPBH,
serta meretool pejabat yang tidak melaksanakan. Pejabat harus
jujur, patriotik, bercita-cita sosialisme, setia melaksanakan UUPA
dan UUPBH, membela kaum tani, berani mengambil tindakan
dengan tuan tanah. 143

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 4 halaman.
Kata Kunci: Landreform, rapat, tanah, sengketa, revolusioner

143 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 133