Page 145 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Pandangan Saudara D.N. Aidit mengenai Pelaksanaan Landreform
Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung
rapat ke-2 tanggal 19 Januari 1965
Di dalam surat ini, D.N. Aidit menyatakan bahwa sebelum 1962
timbul banyak konflik tanah di pedesaan. Namun sesudah akhir
tahun 1963 kaum tani tidak boleh dipersalahkan lagi. Sebab,
menurut Peraturan Pemerintah di Jawa, Madura, Bali tahun

1963 Landreform sudah harus selesai. Jika belum, tuan tanah
harus ditahan. Ketegasan adalah hal penting dalam menjalankan
Landreform. Kaum tani tidak bisa salah, tuan tanah yang salah.
Mengenai tanah yang digelapkan, sebenarnya tanah ini tidak
dibuat terang. Penting mengetahui tanah-tanah yang digelapkan.
D.N. Aidit mengusulkan IGO dan IGOB dicabut, supaya tidak
ada lagi gontok-gontokan, kader yang sudah digembleng harus
turun ke bawah, ke pedesaan, menyelidiki pikiran dan perasaan
tani miskin dan buruh tani. Mengenai Pengadilan Landreform,
agar dibentuk Pengadilan Landreform sampai kabupaten. 144

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 2 halaman.
Kata Kunci: rapat, konflik, Landreform, tanah, kabupaten

Pendapat K. H. Idham Chalid, mengenai Pelaksanaan Landreform
Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung
Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965

Mengenai gontok-gontokan, supaya pemerintah mengadakan
penyelidikan dan mengambil tindakan. Negara dan Revolusi lebih
penting daripada membela dua tiga orang penghalang program
revolusi. Mengenai tanah wakaf, jika merupakan tanah hibah
palsu akan di kutuk. Supaya diselidiki dengan jujur suatu tanah
wakaf. Tanah wakaf bukan milik seseorang, tapi milik Tuhan.
Perlu diratakan Deklarasi Bogor sampai ke pelosok daerah. Perlu

144 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

134 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria