Page 142 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

demi menyelesaikan problem nasional. Bengkok dan Wakaf
adalah masalah dalam hukum agraria. Wakaf yang sah hanya
diakui sebelum tahun 1960.
Menteri Kehakiman, Astrawinata S.H. melaporkan
bahwa tanggal 31 Oktober 1964 telah disahkan Undang-
undang Pelaksanaan Landreform. Diperlukan 200 Pengadilan
Landreform yang tidak terbiayai oleh Departemen Agraria. Di
Jawa Barat diadakan Pengadilan Landreform di dua tempat, di
Jakarta (Badan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Raya), Jawa
Tengah (Purwokerto dan Semarang), Jawa Timur (Malang dan
Surabaya), Bali (Denpasar). Pengadilan Landreform terdiri dari
unit-unit atas 5 orang, yaitu Ketua Hakim Pengadilan negeri

dibantu 4 hakim anggota dari 1 Departemen Agraria dan 3 orang
dari Ormas Nasakom. 142

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 5 halaman.
Kata Kunci: Landreform, perkebunan, sengketa, Landuse,
pengadilan

Pendapat Saudara Asmu Mengenai Pelaksanaan Landreform di
Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2
tanggal 19 januari 1965
Asmu, dalam surat ini, menilai laporan Tim Penelitian dan

Peninjauan BP3L oleh Ketua Panitia 3 Menteri memang belum
selesai. Angka yang disampaikan Menteri Agraria mengenai
kelebihan tanah, tanah acsente, tanah swapraja, tanah negara,
empat macam tanah direstribusi, yang seharusnya menurut
tafsiran pusat berjumlah 445.700 ha, baru dinyatakan 298.566
ha. Sisanya belum diusut dengan baik.
Di daerah masih banyak kecurangan, salah daftar, sistem
kedok, waris palsu, hibah palsu, perampasan tanah hak milik

142 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 131