Page 59 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

artinya dalam pelajaran hukum. Ada juga ketentuan-ketentuan yang
dipandangnya tidak sesuai dengan tujuan undang-undang pokok,
seperti ketentuan yang masih menyebut-nyebut hak tanah menurut
hukum adat, sebab dengan demikian akan tetap berlangusng dualisme
hukum dalam hukum tanah, padahal yang dikehendaki unifikasi.
55
Hasil kerja tim perumus disampaikan pada tanggal 1 Juni 1957 disertai
dengan beberapa memori penjelasan. Hasil pekerjaan tim perumus
tersebut disetujui oleh Panitia Agraria dan diajukan kepada Menteri
Agraria dengan surat Ketua Panitia tanggal 6 Februari 1958 No. 1/
PA/1958. Setelah mengalami beberapa perbaikan kemudian RUUPA
oleh Menteri Soenarjo diajukan kepada Dewan Menteri pada tanggal
14 Maret 1958 dan disetujui oleh Dewan Menteri dalam sidangnya

yang ke-94 pada tanggal 1 April 1958. Kemudian diajukan ke Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden tanggal 24 April 1958
No. 1307/HK. Pasca itu pula Panitia Agraria yang sudah bekerja lebih
56
kurang 2 tahun kemudian dibubarkan lewat Keppres No. 97/1958. 57
Dalam laporannya, Majalah Agraria membuat penjelasan
awal tentang isi dari Rancangan UUPA yang akan diajukan oleh
Kementerian Agraria kepada publik pada pertengahan 1958. Dikutip
dari majalah tersebut, sebagaimana undang-undang lainnya, Undang-
undang Pokok Agraria yang rancangannya disajikan dalam majalah
ini ditetapkan dalam bentuk suatu keputusan Presiden Republik
Indonesia disertai sebuah memori-penjelasan resmi. Keputusan itu
berisi dua bagian, yakni bagian pertimbangan (considerance) yang
memuat ragam alasan yang mendorong dibuatnya undang-undang
itu, sedang bagian lainnya merupakan penetapan (dictum) yang berisi
undang-undangnya sendiri, dalam hal ini Undang-Undang Pokok

Agraria. Resminya tiap Undang-Undang dimuat dalam Lembaran

55 “Ichtisar…Op.Cit., hlm. 81-84.
56 “Ichtisar…Op.Cit., hlm. 84.
57 Terkait tentang keberadaan Panitia Urusan Agraria setelah selesai melakukan tugasnya
telah dibubarkan oleh Presiden Sukarno dengan Keppres No. 97 tahun 1958, tanggal 6 Mei 1958.
Hal itu karena tugas dan tanggung jawabnya sudah dianggap selesai dan tidak diperlukan lagi,
dan proses berikutnya adalah proses politik di parlemen yang menjadi wilayah Kementerian
Agraria.

48 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria