Page 56 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 56

Seperti pada panitia sebelumnya, perubahan-perubahan atau
             pergantian personil juga terjadi dalam kepanitiaan ini. Atas permintaan
             sendiri, Kyai Mustain berhenti sebagai anggota dan digantikan oleh
             Mr. A.S. Soripada, pengacara di Pontianak.  Demikian pula Mr. Moh.
                                                       52
             Nasroen digantikan oleh I.J. Kasimo dari Partai Katolik  dan terakhir
                                                                   53
             A.J. Roeslan yang mengundurkan diri karena pensiun digantikan
             oleh Syahruddin Sutan Pamuntjak perwakilan dari petani.  Diluar
                                                                        54
             15 anggota masih terdapat sekretariat yang diisi oleh para pegawai
             dari biro Perundangan-undangan Urusan Politik dan Perencanaan
             serta Sekretariat kementerian sebagai pembantu sekretaris. Tentang
             posisi ketua yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Agraria
             dimaksudkan supaya pekerjaan Panitia Agraria berada langsung di

             dalam kontrol sekaligus pengawasan pimpinan kementeria. Tentu saja
             persoalan koordinasi menjadi lebih mudah, apalagi dalam Keppres
             tersebut segala pendanaan yang dikeluarkan oleh panitia dibebankan
             kepada anggaran Kementerian Agraria.
                   Panitia Agraria memiliki beberapa pedoman untuk melakukan
             kerja-kerja yang telah disampaikan oleh ketua dalam suratnya kepada
             para anggota tanggal 31 Januari 1956 No. 2/PA/56. Pedoman dimaksud
             adalah:

             1.    Bahwa pangkal haluan daripada Undang-Undang Pokok Agraria
                   haruslah Undang-Undang Dasar kita;

             2.    Bahwa haruslah dihasilkan suatu rencana nasional yang dapat
                   juga memenuhi kebutuhan internasional economisch verkeer
                   (perdagangan internasional);
             3.    Bahwa harus diupayakan supaya hak-hak tanah menurut hukum
                   Barat diganti;
             4.    Bahwa akibat konversi hak-hak tersebut jangan sampai
                   menggoncangkan economisch verkeer;




                   52 Mengenai pergantian ini lihat Keppres No. 81 tahun 1956, 21 Maret 1956.
                   53 Lihat Keppres No. 147 tahun 1956, 7 Agustus 1956.
                   54 Lihat Keppres No. 187 tahun 1956, 28 November 1956.


                                Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965  45
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61