Page 61 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

RUUPA ”Sebagai bahan obyektip dari sudut ilmu pengetahuan. Seksi
kemudian diminta membuat perbaikan RUUPA dengan mengubah
sistematika maupun rumusan serta mengurangi dan menambah
ketentuan yang ada dalam RUUPA rancangan Soenarjo”. 60
Sumbangan atau masukan dari Seksi UGM cukup besar dalam
hal mempengaruhi landasan filosofisnya sebagai dasar pembentukan
UUPA, hal itu memang menjadi konsentrasi Notonagoro yang sangat
menekankan bahwa Pancasila harus mampu menjelma ke dalam
nafas UUPA. Namun demikian, sumbangannya tidak saja persoalan

dasar falsafah, Seksi UGM juga memberikan banyak masukan dalam
naskah yang dihasilkan oleh Panitia Agraria yang dipimpin Soewahyo
Soemodilogo tersebut. Atas berbagai masukan para pakar itulah,
61
RUUPA mengalami beberapa perubahan, termasuk juga harus
menyesuaikan dengan UUD 1945 dan masukan-masukan lain hingga
akhirnya muncul rancangan baru, rancangan Sadjarwo yang diajukan
kepada DPR pada 1 Agustus 1960.
62
Sejak diajukan untuk yang kedua kalinya, lebih kurang 1.5 bulan
(tepatnya 14 September 1960), DPR sudah menyetujui keseluruhan
isi dari draft UUPA, dan pada 24 September 1960 disahkan sebagai
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, dikenal dengan UUPA. Pengesahan UU ini sangat
63
besar pengaruhnya kepada persoalan tanah di Indonesia, karena
pemberlakuan hukum agraria baru telah mencabut dan membatalkan

60 Selengkapnya tentang masukan-masukan Seksi Agraria UGM, lihat Yance Arizona,
Op.Cit., hlm. 62-65. Lihat juga Ahmad Nashih Luthfi, Razif, M. Fauzi, Kronik Agraria Indonesia,
Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor, Yogyakarta: STPN Press, 2010, hlm 56-57.
61 Tentang masukan seksi UGM secara lengkap lihat Iman Soetiknjo, Politik Agraria
Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdaarkan Pancasila, Yogyakarta: Gama
Press, 1983, hlm. 25-33.
62 Sadjarwo, “Pidato Menteri Agraria di Depan DPRGR, 12 September 1960 Mengenai RUU
Pokok Agraria”. Sumber: Arsip Nasional RI. Lihat juga Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,
Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Jakarta: Jambatan, 2008, hlm. 130.
63 Sayang kami gagal menemukan risalah-risalah dari sidang-sidang di DPR, yang
seharusnya tersimpan di Arsip Nasional, namun tidak/belum kami temukan. Menurut Iman
Soetiknjo, Maret 1958 Seksi UGM telah dimintai oleh DPR masukan dalam sidang-sidangnya,
bahkan menurutnya, ia sendiri yang langsung mengantarkan 300 bundel berkas pembahasan
tentang RUUP dan penjelasan yang dibutuhkan oleh DPR, lihat Iman Soetiknjo, Op.Cit., hlm. 26.

50 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria