Page 66 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

untuk pemungutan pajak tanah, dahulu dikenal dengan pajak bumi
(landrente-Jawa-Madura, kecuali Yogyakata-Surakarta, Bali, Lombok
dll.). Pendaftaran untuk fiskal tidak perlu dilakukan secara teliti karena
tujuannya hanya agar pajak itu dibayar dan bisa ditetapkan secara
seimbang dan merata. Tidak jadi soal apakah yang membayar pajak
itu pemilik yang sebenarnya atau bukan, termasuk apakah pembayar
pajak menempati tanahnya atau tidak. 70
Sebelum keluar PP 10/1961, tata cara pendaftaran tanah sesuai
aturan kadaster yang benar telah diatur dalam Peraturan Menteri

Agraria No. 9 tahun 1959 TLN, No. 1884 tentang Pedoman Tata
Kerja tentang Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah, kemudian disusul
Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1958 TLN No. 1885 tentang
Tanda-tanda Batas Tanah Milik, lalu Peraturan Menteri Agraria No.
13 tahun 1959 TLN No. 1944 tentang Tata Kerja Mengenai Pengukuran
dan Pembuatan Peta-peta Pendaftaran, dan Peraturan Menteri Agraria
No. 14 tahun 1959 TLN No. 1945 tentang Pembukuan Tanah. Semua
71
aturan Menteri ini menginduk pada Keppres No. 55/1955 dan merujuk
pada aturan hukum kadaster yang digunakan oleh Belanda. Oleh
karena itu setelah UUPA lahir, PP 10/1961 yang mengatur pendaftaran
tanah telah merujuk pada hukum tanah nasional.
Diantara tahun 1961-1965, setelah terbit PP 10/1961, kebutuhan
tenaga spesifik untuk mengurus eigendomskadaster (penaftaran tanah)
menjadi sangat penting. Menyitir pendapat Boedi Harsono, pada
akhir 1950an telah terbit peraturan menteri Agraria yang mengatur
pendaftaran tanah sebelum UUPA lahir, namun menjadi persoalan

karena tidak dimiliki tenaga ahli yang memadai untuk mengerjakan
pendaftaran tanah, begitu juga setelah PP di atas lahir semakin
dibutuhkan Sumber Daya Manusia untuk secara cepat mengerjakan
pendaftaran tanah. Pada periode tersebut hanya Jawa dan Madura yang
bisa menyelenggarakan eigendomskadaster, luar Jawa masih belum
bisa dilakukan.

70 Ibid., hlm. 42-43.
71 Mr. R. Soedargo, Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Jilid II, Bandung: N.V. Eresco
Dj. Eusaulum 1, 1962, hlm. 872-922.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 55