Page 67 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 67

Persoalan utama tentu pada keberadaan SDM yang dimiliki
            oleh kementerian. Kebutuhan SDM dalam pendaftaran tanah sangat
            spesifik sehingga dibutuhkan pula pelatihan secara khusus. Dengan
            logika itu, pada tahun 1963 kemudian dibentuk/didirikan Akademi
            Agraria di Yogyakarta lewat Surat Keputusan Menteri Pertanian
            dan Agraria No. SK.36/KA/1963 pada tanggal 24 September 1963
            dengan Jurusan Agraria. Menteri Pertanian dan Agraria menggadeng
            Universitas Gadjah Mada untuk mewujudkan pendidikan tersebut
            dengan ditandatangani Piagam Kerjasama pada tanggal 10 Oktober
            1963. Kurang dari satu tahun kemudian, 5 Mei 1964 melalui Surat
            Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964, didirikan
            pula Akademi Agraria Semarang dengan Jurusan Pendaftaran Tanah.
                                                                              72
            Sampai laporan ini selesai, penulis belum berhasil menemukan
            dokumen terkait pendirian lembaga ini, akan tetapi pendirian ini
            sejalan dengan logika di atas, yakni kebutuhan SDM untuk melakukan
            percepatan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah bagi masyarakat
            yang berbasiskan pada hukum nasional. Momentum kehadiran UUPA
            dan PP 10/1961 direspon dengan segera membangun infrastruktur
            kelembagaan agar persoalan hak atas tanah segera bisa di atasi.
                 Kembali ke penataan kelembagaan, setelah terbit PP 10/1961,
            kerja besar berikut yang dilakukan oleh Kementerian Agraria adalah
            merumuskan kebijakan tentang Landreform. Sebelum UUPA di
            tetapkan, pembicaraan Landreform sudah sering dilakukan oleh para
            pakar. Singgih Praptodihardjo jauh hari sudah mewacanakan ide
            dan gagasannya tentang rencana Landreform, diantaranya gagasan
            bagi hasil, persewaan tanah, hak tanah bagi transmigrasi, penetapan
            batas minimum luas hak milik, pencabutan hak, pengaturan tentang

            keadilan dan efisiensi ekonomi, dan pengaturan yang mengarahkan





                 72 Lihat Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.36/KA/1963 pada tanggal
            24 September 1963 dan  Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964
            tanggal 5 Mei 1964. Lihat juga Sutaryono, Tarli Nugroho, Irfan Afifi, “Ilmu Agraria Lintas
            Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu,” Laporan Penelitian Sistematis PPPM-STPN 2014, Yogyakarta:
            PPPM-STPN, 2014.


            56      Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72