Page 57 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

5. Bahwa perundang-undangan nasional harus menjamin harga
econimisch dari tanah dalam masyarakat.

Lima pedoman di atas yang menjadi pegangan panitian dalam
merumuskan pekerjaan yang menjadi tangungjawab dalam komisi-
komisinya yang kemudian dibentuk Panitia-panitia adhoc. Panitia
adhoc I dengan anggota Soemartojo (ketua), Moentoha dan Moh.
Nasroen. Tugas panitia adhoc I merumuskan dasar-dasar Undang-
undang Pokok yang kemudian hasilnya dilaporkan pada panitia:
Pasal-pasal dari UUDS yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan
UUPA yanitu Pasal 25 ayat 2, Pasal 26, 35, 37, 38, dan Pasal 131; soal-

soal itulah yang perlu dimuat di dalam UUPA dengan disempurnakan
sistematikanya. Bersamaan dengan dibentuknya Panitia adhoc I juga
dibentuk Panitia adhoc II yang awalnya beranggotakan 3 orang, Mr.
Soekanto (ketua), Mr. Soepangkat, dan S. Sardjono. Panitia ini awalnya
bertugas menyusun penjelasan dan mengajukan saran-saran kepada
Panitia agraria mengenai persoalan nomor 2-5 pedoman di atas.
Namun kemudian tugasnya diperluas sampai pada menyiapkan segala
sesuatu untuk memungkinkan disusunnya RUUPA. Karena perluasan
tugas inilah kemudian jumlah anggota panitia adhoc II ditambah
dengan SInggih Praptodihardjo, Soemartoyo, Moentoha, Mr. A.S.
Soripada, Abdoelwasit Notojoeono, dan I.J. Kasimo. Hasil-hasil kerja
panitia adhoc II ini disampaikan kepada panitia dalam 7 buah laporan.

Laporan yang disampaikan oleh panitia adhoc II mengenai
sistematika UUPA serta hal-hal yang perlu diatur di dalamnya yaitu:

1. Penggunaa tanah dan fungsi sosial ekonomi;
2. hak atas tanah (hak milik, hak usaha, hak bangunan, hak-hak lain
yang tidak disebut di atas menurut hukum adat baik diseluruh
Indonesia aupun setempat);
3. Kekuasaan daerah-daerah swatantra untuk menggunakan tanah
di daerahnya;

4. Konversi hak-hak baru;
5. Hak negara atas tanah;

46 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria