Page 51 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

terbentuknya kelembagaan Kementerian Agraria agar segera dibentuk
tugas, wewenang, lapangan pekerjaan, susunan jawatan kantor-kantor
agraria di daerah (provinsi dan kabupaten kota), susunan jawatan
pendaftaran tanah, dan susunan organisasi di bawah lainnya yang
berfungsi untuk menjalankan peran lembaga keagrariaan. 45
Jika dilihat secara cermat berbagai dokumen yang ada di Arsip
Nasional, pembentukan Kementerian Agraria dan Panitia Urusan
Agraria secara khusus dilakukan akibat tidak selesainya Panitia
Agraria Jakarta merumuskan produk hukum agraria nasional. Dalam
46
keputusan Rapat Dewan Menteri 17 November 1954, menyetujui
secara langsung tentang gagasan pembentukan Kementerian Agraria
agar segera mempersiapkan pembentukan perundang-undangan
nasional terkait agraria dan menyempurnakan tentang kedudukan dan
kepastian hak-hak tanah bagi rakyat. Dalam konsideran Keppres No.
47
55/1955 ditegaskan bahwa “Dewan Menteri menyetujui pembentukan
suatu Kementerian Agraria yang lengkap dan sederajat dengan
kementerian lain dan dipimpin oleh seorang menteri”.
48
Artinya, semangat di balik lahirnya Kementerian Agraria atas
kesadaran bersama seluruh Dewan Menteri tentunya juga Presiden
Sukarno agar persoalan hukum agraria nasional segera dapat
diselesaikan, sebab menyangkut hal tersebut ada banyak persoalan
khususnya penataan dan pengelolaan juga tentang hak-hak atas
tanah yang berkeadilan. Penegasan juga muncul dalam program kerja
kabinet Ali Sostroamidjojo II yang menyatakan akan memperbaharui
perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan

rakyat, dan oleh karena itu kabinet memandang perlu mengangkat

45 Mr. R. Soedargo, Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Jilid I, Bandung: N.V. Eresco
Dj. Eusaulum 1, 1962, hlm. 178-192.
46 Surat Perdana Menteri kepada Menteri Agraria, 21 November 1955. Sumber: Arsip
Nasional RI.
47 Ibid., hlm. 178-179. Diketahui bahwa Panitia Agraria Jakarta tidak menghasilkan
banyak hal baru dibanding Panitia Agraria Jogja, sehingga ada desakan untuk segera kembali
membentuk Panitia Agraria dan keberadaan Kementerian Agraria menjadi sesuatu yang
penting.
48 Ibid., hlm. 178.

40 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria