Page 50 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 50

yang mengatur lapangan pekerjaan kementerian tersebut sebagaimana
             Keppres No. 55/1955 yang telah mengatur pekerjaan, organisasi, dan
             kelembagaan secara utuh dan lengkap. Bahkan kemudian Keppres ini
             dilengkapi dengan Keppres No. 190/1957 tentang Pemindahan Jawatan
             Pendaftaran Tanah dari Lingkungan Kementerian Kehakiman ke dalam
             Lingkungan Kementerian Agraria, UU No. 7/1958 tentang Peralihan
             Tugas dan Wewenang Agraria, dan aturan turunan pelengkap lainnya.
             Oleh karena itu pula bisa dipahami keberadaan dua Panitia Agraria
             masih di bawah pengelolaan Kementerian Dalam Negeri, sampai
             setelah pembentukan kelembagaan Kementerian Agraria yang mapan
             dan mendapat dukungan Dewan Menteri pada tahun 1955. Sejak
             saat itu, urusan Panitia Agraria dikoordinasikan langsung di bawah

             Kementerian Agraria.
                   Perubahan besar memang terjadi pada tahun 1955 setelah
             dibentuk Kementerian Agraria, akan tetapi, sebagaimana penjelasan
             di atas, Keppres yang dikeluarkan No. 132 Tahun 1953,  merupakan hal
                                                                44
             penting untuk menjadi penanda keberadaan kelembagaan tersebut.
             Dalam Keppres tersebutlah untuk kedua kalinya dalam sejarah
             pemerintahan Indonesia diadakan jabatan Kementerian Agraria.
             Yang tidak pernah disebut oleh banyak orang adalah Keppres tentang
             jabatan Kementerian Agraria No. 141/1955, sebuah Keppres di bawah
             Kabinet Burhanuddin Harahap. Dari tiga Keppres tentang jabatan
             itulah kemudian lahir Keppres tanggal 29 Maret 1955 No. 55/1955,
             tentang pembentukan kelembagaanya. Atas kuasanya, Presiden
             Sukarno “menaikkan”/memindahkan lembaga agraria dari Dirjen di
             Kemendagri menjadi Kementerian Agraria secara penuh. Perubahan
             itu dilakukan karena pengalaman selama beberapa tahun sebelumnya

             bahwa kelancaran pekerjaan yang diemban oleh bidang agraria tidak
             akan tercapai jika tidak diberikan langsung kepada orang-orang yang
             langsung mengurusi Kementerian Agraria. Harapannya, dengan


                   44 Keppres yang dimaksud sebenarnya tentang susunan Kabinet Ali Sastro Amidjojo I
             yang menyebut jabatan Menteri Agraria, bahkan bukan untuk pertama kali, namun sudah yang
             ke-2 kalinya, karena sebelumnya sudah muncul pada tahun 1951 di bawah Kabinet Sukiman.
             Lihat Susan Finch, Op.Cit., hlm. 27 dan 31.


                                Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965  39
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55