Page 194 - Berangkat Dari Agraria
P. 194

BAB V  171
                                               Penataan dan Pengembangan Pertanian
             Berbondong-bondong orang desa  bekerja di  atas  lahan  pertanian
             yang bukan lagi miliknya dengan menjual murah tenaganya demi
             remah-remah upah alakadarnya. Tragis. Mendapati pertanian tanpa
             petani. Semacam tragedi kemanusiaan yang menyesakkan.

                 Lonjakan produktivitas pertanian tanpa kekuatan petani yang
             mampu berdiri di atas kaki sendiri menjadikan pertanian yang jauh
             dari kemerdekaan. Tentu kita tak ingin semua ini terjadi. Pertanian
             dan  petani harus  dimerdekakan melalui konsistensi kita  dalam
             melaksanakan  reforma agraria dan  meregenerasi  petani  sekarang
             juga. Merdeka! *


             5.4.  Hari Tani di Musim Pandemi 53
                 Hari  ini, 24 September 2020,  saat  pandemi Covid-19 masih
             merebak,  Hari  Tani Nasional  atau Hari  Agraria  dan  Tata Ruang
             Nasional  dirayakan.  Mengawali periode  kedua pemerintahan
             Jokowi, Presiden mengangkat kembali Sofyan  A. Djalil  sebagai
             Menteri ATR/Kepala BPN. Sofyan dinilai sukses dalam pencapaian
             legalisasi/sertipikasi  hak milik atas  tanah yang dilakukan melalui
             Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Presiden minta sertipikasi
             tanah rakyat tahun 2017 targetnya 5 juta, 2018 jadi 7 juta, dan 2019
             jadi 9 juta bidang. Sofyan dan ATR/BPN 2019 berhasil menembus 14
             juta bidang dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi periode pertama.

                 Presiden mempercayai Sofyan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN
             untuk  periode kedua (2019-sekarang). Hal  sama  dengan Menteri
             Lingkugan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya yang kembali menjadi
             Menteri LHK  di  periode  kedua. Keberhasilan  Siti mengakselerasi
             perhutanan  sosial  jadi  pertimbangan. Dalam konsep kebijakan
             ekonomi berkeadilan berbasis pemerataan di Menko Perekonomian,
             perhutanan sosial menjadi bagian dari reforma agraria.

                 Berlanjutnya kepemimpinan Sofyan mengundang  pertanyaan
             para aktivis, karena ia dinilai gagal mengarus-utamakan redistribusi
             tanah sebagai inti reforma agraria. Keberhasilan Sofyan melegalisasi
             tanah  tak  sepadan dengan capaian  redistribusi  tanah.  Laporan  5


             53   Kompas, 24 September 2020.
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199