Page 195 - Berangkat Dari Agraria
P. 195

172  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             tahun Jokowi-JK (2014-2019) mencatat  capaian  sertipikasi  tanah
             14.223.763 bidang, seluas 3.641.937 hektar.

                 Adapun  redistribusi  tanah dalam  kerangka  reforma agraria
             sejumlah 558.700  bidang,  seluas 418.748  hektar  tanah.  Sementara
             tahun 2014, Nawacita Jokowi menjanjikan redistribusi tanah seluas 9
             juta hektar, bukan legalisasi 9 juta bidang/sertipikat.

             Dinamika kebijakan
                 Sertipikasi hak milik atas tanah rakyat itu kegiatan rutin BPN.
             Sertipikasi tanah adalah kegiatan teknis administratif yang dimaknai
             bukan agenda  reforma agraria.  Ia  tak  berkaitan  langsung dengan
             perubahan struktur agraria. Sertipikasi tanah model begini bisa jadi
             instrumen  pasar  tanah dalam arus  pemikiran  politik  agraria  neo-
             liberal yang dilawan UUPA. Sertipikasi tanah mestinya diletakkan
             sebagai  kegiatan akhir  reforma agraria  yang diutamakan  bersifat
             kolektif  atau komunal,  bukan individual. Sedangkan  redistribusi
             tanah adalah ruh reforma agraria.

                 Di sisi lain konflik agraria struktural masih terjadi, bahkan di
             era pandemi. Misalnya di Simalingkar, Deliserdang, Sumatera Utara
             masalah warga dengan PTPN II  memicu aksi  jalan kaki  Medan –
             Jakarta. Presiden telah menerima perwakilan warga di Istana Negara,
             lalu menugaskan jajarannya untuk segera menyelesaikan kasus ini
             (27/8).  Proses  penyelesaian  tengah  berlangsung,  dipimpin  Kepala
             Staf Kepresidenan bersama Menteri ATR/BPN dan Menteri BUMN.

                 Kasus lain yang menyedot perhatian publik adalah penangkapan
             Effendi  Buhing  tokoh  adat Dayak  Tomun  di Kinipan, Lamandau,
             Kalimatan  Tengah.  Konflik masyarakat  adat  versus PT. SML ini
             direspon Kementerian LHK  dengan menerjunkan  Wakil  Menteri
             LHK dan tim bersama Komisi IV DPR RI dan Kantor Staf Presiden
             ke  Lamandau.  Rumusan  solusi  utuh  tengah  digodok pemerintah
             dengan mendengarkan aspirasi semua pihak.
                 RUU Cipta Kerja disinyalir meloloskan substansi yang ditolak
             berbagai pihak dalam RUU Pertanahan. Misalnya, HGU yang bisa
             90 tahun bagi korporasi, dan konsep Bank Tanah yang liberalistik.
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200