Page 199 - Berangkat Dari Agraria
P. 199

176  Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             serikat-serikat  petani  yang  memperjuangkan  reforma  agraria  dan
             hak-hak petani perlu terus dikembangkan di berbagai level. Serikat-
             serikat petani  jadi  kawah  candradimuka pembangunan pertanian
             yang  dimotori kaum  tani. Berbagai  pengembangan kelembagaan
             koperasi dan badan usaha milik petani yang mandiri menjadi embrio
             keberdayaan petani.


             Menguatkan petani
                 Penulis memandang ketiga  agenda  tersebut  realistis menjadi
             arah  baru  pembangunan  pertanian.  Menjadikan  pembangunan
             pertanian diutamakan sejak perencanaan. Pembangunan pertanian
             dilaksanakan dengan dasar  reforma agraria  untuk  mewujudkan
             kedaulatan  pangan. Kita  tak  perlu berkelanjutan menjadi  bangsa
             pengimpor  bahan  pangan.  Kita  seharusnya  bisa  jadi  pengekspor
             kebutuhan  pangan  dunia.  Pembangunan  pertanian  dilakukan
             dengan sinergi kegiatan pemberdayaan petani.

                 Dalam perspektif  antropologi,  petani  bukan  sekedar  mata
             pencaharian, melainkan identitas budaya suatu kelas sosial dalam
             realitas  masyarakat.  Petani  dihargai  sebagai  manusia  dengan
             seperangkat norma budaya yang melekat dalam pertanian sebagai
             kebudayaan (agriculture). Hal ini kontradisi  dengan konsep
             pertanian sebagai bisnis yang mengumpulkan kekayaan (agribisnis).
             Pertanian adalah soal kehidupan dan peradaban manusia.

                 Regulasi  terkait  pertanian sebenarnya sudah  cukup  banyak.
             Misalnya, UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
             Petani. UU  ini, dalam catatan ELSAM, sudah cukup memberikan
             jaminan perlindungan petani untuk segala upaya untuk membantu
             petani  dalam menghadapi  permasalahan kesulitan memperoleh
             prasarana  dan  sarana  produksi,  kepastian  usaha,  risiko  harga,
             kegagalan panen, praktik  ekonomi  biaya  tinggi,  dan perubahan
             iklim.

                 Selain UU 19/2013, ada UU 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria,
             UU 6/2014 tentang Desa, UU 18/2012 tentang Pangan, UU 13/2010
             tentang Holtikultura, serta UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204