Page 196 - Berangkat Dari Agraria

BAB V 173
Penataan dan Pengembangan Pertanian
Komnas HAM menerbitkan surat permintaan untuk tidak
melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja (13/8/2020). Sementara
Presiden ingin legislasi yang efektif membuka lapangan kerja,
mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Percepatan redistribusi
tanah, ditugaskan Presiden kepada Kementerian ATR/BPN pada
2020-2024.
Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal dan menantang
reforma agraria. Refocussing program dan realokasi anggaran
menyebabkan Kementerian ATR/BPN mengalami pemangkasan
anggaran sebesar Rp. 2,1 trilyun dari APBN 2020 yang menurunkan
realisasi reforma agraria.
Reorientasi kebijakan nampaknya perlu dilakukan sebagai
upaya strategis percepatan redistribusi tanah. Pejabat pemerintah
hendaknya punya sikap dan posisi berdiri yang jelas menolak
liberalisasi tanah. Politik agraria neo-populis yang bersemayam di
urat nadi UUPA 1960 harus konsisten dijalankan. Arah pembangunan
ekonomi berkeadilan yang dicanangkan Presiden pada 2017, harus
dikawal perwujudannya dalam kerangka operasional di lapangan
agraria.

Orkestrasi perubahan
Arahan presiden untuk memperkuat lembaga pelaksana
reforma agraria penting dilakukan. Gugus Tugas Reforma Agraria
yang direaktivasi Maret 2020, perlu diperkuat fungsinya dalam
redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan/
penyelesaian konflik agraria.
Sinergi GTRA pusat, provinsi dan kabupaten/kota mutlak
diperlukan. Pada 31 Mei 2020, Presiden mengarahkan agar reforma
agraria tetap dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan
secara ketat. Menghadirkan keadilan agraria di musim pandemi
harus tetap diupayakan, tetapi mencegah meluasnya penularan
pandemi Covid-19 juga diwajibkan.
Merujuk laporan Kementerian ATR/BPN, redistribusi tanah
per Agustus 2020 mencapai 618.216 bidang, penyelesaian 374 kasus