Page 266 - Berangkat Dari Agraria

BAB VII 243
Geliat Kebijakan Kehutanan

7.1. Menyelamatkan Lingkungan dan Hutan 73
Di luar dugaan, Presiden Joko Widodo menyatukan lingkungan
hidup dengan kehutanan dalam satu kementerian. Sebelumnya,
kedua urusan ini ibarat air dan minyak yang sulit menyatu. Kehadiran
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet
Kerja menjadikan isu lingkungan dan hutan satu atap tak terpisah.
Sejumlah pengamat menganggap penyatuan kedua ”isu” ini kurang
tepat karena frekuensi substansi berbeda dengan kebijakan yang
kerap bersilangan bahkan bertabrakan.
Kerusakan hutan dan degradasi kualitas lingkungan hidup
nyatanya terus mengiringi pembangunan yang mengutamakan
pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi mengabaikan
kelangsungan daya dukung lingkungan. Konsep pembangunan yang
berkelanjutan (sustainability development) yang dipercaya dapat
mengendalikan laju kerusakan lingkungan ternyata macan ompong,
tak sanggup membendung kerusakan lingkungan dan hutan.

Model pengelolaan
Penguasaan dan pengelolaan hutan yang monopolistik dan
sentralistis menyumbang maraknya konflik agraria. Penguasaan
dan pengelolaan hutan oleh korporasi di satu sisi, dan kebutuhan
masyarakat sekitar hutan yang meningkat di sisi lain, menjadi sumber
tubrukan kepentingan yang melahirkan konflik. Ketidakadilan
dalam akses dan kontrol masyarakat yang sudah turun-temurun
hidup di sekitar kawasan hutan menjadi bara api yang siap mengoyak
kohesi sosial.

Model pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat telah
digulirkan. Misalnya, di Jawa diperkenalkan pengelolaan hutan
bersama masyarakat dengan mengandalkan kelompok-kelompok
tani hutan. Di luar Jawa dikembangkan pengelolaan hutan berbasis
masyarakat, seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman
rakyat. Namun, kenyataannya, hutan semakin gundul diikuti
bencana ekologi yang kian sering dan kian besar. Dari sisi ekonomi,

73 Kompas, 11 Desember 2014.