Page 269 - Berangkat Dari Agraria

246 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

7.2. Saatnya Mengubah Fasisme Ekologi 74
Penangkapan paksa Effendi Buhing pada tanggal 26 Agustus
2020 seharusnya menjadi momentum melihat kembali kebijakan
kehutaan dan upaya tranformasinya. Tokoh masyakarat adat Dayak
Tomun di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah itu ditangkap karena
tuduhan merampas aset PT Sawit Mandiri Lestari, perusahaan
perkebunan sawit yang konsesi izinnya, menurut masyarakat
Kinipan berada di wiayah adat mereka.
Di Indonesia, kehutanan menjadi bidang kehidupan yang
krusial. Dalam pemerintahan, kehutanan menjadi urusan yang
penting sehingga dibuat UU, kementerian dan birokrasi khusus
yang bekerja di pusat hingga daerah. Kehutanan juga menjadi sektor
strategis dalam reforma agraria yang dijalankan melalui kegiatan
redistribusi pemilikan tanah, mengingat cakupan terluas (sekitar 4,1
juta hektar) potensi tanah obyek reforma agraria itu adalah tanah
bekas kawasan hutan.

Dalam perjalanan realisasi reforma agraria ini, proses pelepasan
kawasan hutan untuk dijadikan obyek redistribusi tanah bisa
dibilang tidaklah mudah. Identifikasi kawasan hutan yang bisa
dilepaskan dan verifikasinya di lapangan menyangkut banyak pihak
dan kepentingan yang tak selalu kongruen dengan tujuan reforma
agraria. Sering ditemukan, identifikasi dan verifikasi yang dilakukan
pemerintah dinilai tak cocok dengan harapan pemerintah daerah
atau masyarakat.

Hal ini membawa dampak pada lambatnya capaian target
redistribusi tanah yang berasal dari pelepasam kawasan hutan. Data
KLHK (2014-2020) mencatat dari target 4,1 Juta Ha yang berasal dari
pelepasan kawasan hutan baru mencapai 137.903 Ha (3,36%). Melihat
data ini, diperlukan terobosan percepatan pelepasan kawasan hutan
bagi penyediaan tanah reforma agraria.

74 Majalah Forest Digest, Edisi 17 Oktober-Desember 2020.