Page 268 - Berangkat Dari Agraria
P. 268
BAB VII 245
Geliat Kebijakan Kehutanan
Kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Mendesak pula implementasi
Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian dan Lembaga tentang
percepatan pengukuhan kawasan hutan yang disupervisi Komisi
Pemberantasan Korupsi (11 Maret 2013). Penataan kebijakan dan
regulasi kehutanan, perbaikan tata cara penetapan kawasan hutan,
dan penyelesaian konflik mesti diprioritaskan Kabinet Kerja secara
lintas sektor.
Penyatuan kelembagaan lingkungan dengan kehutanan
memantulkan isyarat baik. Pengelolaan lingkungan harus
menjadikan sektor kehutanan prioritas mengingat kondisi lapangan
yang sudah sedemikian parah akibat eksploitasi yang berlebihan di
masa lalu. Di lain sisi, pengelolaan hutan haruslah menempatkan
perspektif keberlanjutan ekologi sebagai panglima sehingga segala
langkah pelestarian, pemulihan, ataupun pengelolaan lingkungan
dan hutan menjadi terintegrasi dalam pembangunan yang adil dan
berkelanjutan. Sebagian besar tanah potensi obyek reforma agraria
pun bersumber dari eks hutan produksi konversi.
Implementasi reforma agraria di sektor kehutanan (forestry
agrarian reform) menjadi batu ujian sekaligus prestasi besar yang
dinanti. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan
agraria dan pengelolaan sumber daya alam mengamanatkan
presiden dan DPR segera melaksanakan reforma agraria, termasuk
memulihkan degradasi kualitas lingkungan. Karena itu, secara
kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
mesti sinkron dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga
komitmen Presiden Jokowi untuk menjalankan reforma agraria
dapat terlaksana.
Kekompakan kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya
Bakar dengan kementerian yang dinakhodai Ferry Mursyidan
Baldan—keduanya dari satu perahu politik—semestinya memupus
egosektoral masing-masing sehingga terjadi sinergi dalam reformasi
agraria, terutama untuk menyelamatkan lingkungan dan hutan. *
