Page 271 - Berangkat Dari Agraria

248 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
konflik yang terkait perusahaan negara di bidang kehutanan di Jawa,
ada 57 kasus atau 26,27% dari total kasus kehutanan.

Masih sering terdengar, masyarakat yang tinggal bergenerasi dan
hidup harmoni dengan hutan, tiba-tiba dianggap melanggar hukum
karena menempati kawasan yang mesti steril dari penetrasi manusia.
Belum lagi penetapan kawasan hutan atau pemberian ijin konsesi
bagi korporasi kerap memasukan perkampungan dan garapan warga
yang memicu protes masyarakat. Kasus di Desa Kinipan, Lamandau,
Kalimantan Tengah salah satunya.

Karena itu perlu terobosan fundamental pada kebijakan
yang berlaku secara nasional. Terobosan ini sebaiknya menjadi
substansi dalam penataan legislasi dan regulasi kehutanan. Pertama,
perubahan paradigma kebijakan kehutanan yang mengkombinasikan
konservasi dengan kemanfaatan sosial dan ekonomi. Orientasi
kebijakan digeser menjadi hutan untuk kemakmuran rakyat tanpa
mencederai kelestarian fungsi hutan. Perlu dekonstruksi istilah
kawasan hutan secara mendasar. Meminjam Sudarsono Soedomo
(IPB, 2020), kebijakan kawasan hutan masih bertahan dengan wajah
lama dengan menguasai dua pertiga daratan sebagai kawasan hutan
dan hanya mengalokasikan sepertiganya sebagai areal penggunaan
lain. Wajah ini harus diubah.

Kedua, perubahan legislasi dan regulasi kehutanan yang semula
membatasi pelepasan kawasan hutan yang tidak berlaku untuk
wilayah yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% menjadi
dimungkinkan selama untuk mendukung perkembangan sosial
ekonomi masyarakat. Pelepasan kawasan hutan di Jawa, Bali dan
Lampung tidak boleh dikunci sehingga menjadi haram untuk agenda
reforma agraria. Langkah yang dapat ditempuh adalah merevisi
Undang-Undang Kehutanan.

Ketiga, pembaruan langkah dalam praktik juga tak kalah
penting. Sehubungan dengan banyaknya pemukiman penduduk dan
areal desa yang berada di dalam kawasan hutan, atau di daerah yang
berbatasan dengan kawasan hutan patut menjadi pokok perhatian.
Lahan garapan warga berupa sawah atau ladang yang juga berada di