Page 273 - Berangkat Dari Agraria

250 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

7.3. Menghormati Masyarakat Adat 75
DPR RI akhirnya menjadikan Rancangan Undang-Undang
tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu RUU dalam
Program Legislasi Nasional (9 Maret 2021). Wacana tentang RUU
Masyarakat Adat kembali mencuat setelah seluruh fraksi, kecuali
Fraksi Partai Golongan Karya, menyetujui RUU ini sebagai prioritas
pada 14 Januari 2021. UUD 1945, Pasal 18B Ayat (2) mengamanatkan
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang. Selain terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat (hukum)
adat, konstitusi juga atas hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan
perlindungan atas eksistensi atau keberadaan masyarakat adat, dan
tradisi yang mencakup kebudayaan dari masyarakat adat.

Keberadaan undang-undang masyarakat adat menjadi
keniscayaan konstitusi. RUU ini digagas sudah cukup lama, namun
pembahasannya selalu terkendala psikologi politik. Menurut
Yando Zakaria (2021) untuk mengurus dua mandat konstitusi ini
para perumus kebijakan harus berani melakukan terobosan untuk
melahirkan nomenklatur baru, yakni: masyarakat adat. Karena
masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional, dalam bahasa
konstitusi, sekadar nama fungsi.

Eksistensi dan tradisi
Konstitusi memberikan pagar untuk pengakuan eksistensi
dan tradisi masyarakat adat, yakni “sepanjang masih ada” dan
“sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”,
yang “diatur dalam undang-undang”. Jika ternyata eksistensi dan
tradisi masyarakat adat ini dinilai sudah tidak ada, atau dianggap
bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI,
maka negara tak akan mengakui dan menghormati masyarakat adat
tersebut.

75 Pikiran Rakyat, 24 Maret 2021.