Page 274 - Berangkat Dari Agraria
P. 274

BAB VII  251
                                                     Geliat Kebijakan Kehutanan
                 Dalam konteks hukum ketatanegaraan,  pengakuan  dan
             penghormatan bersyarat  dalam konstitusi ini,  realisasinya
             tergantung pada regulasi  operasionalnya.  Undang-undang,
             peraturan pemerintah, peraturan presiden,  dan peraturan  daerah
             harus  dipastikan  taat  asas  pada  konstitusi.  Jika  gagal  menyusun
             dan mengharmonisasi regulasi operasional untuk masyarakat adat,
             jangan harap pengakuan dan penghormatan itu hadir dalam nyata.
                 Selama  ini,  prosedur dan  mekanisme  pengakuan eksistensi
             masyarakat adat dilakukan  sektoral  melalui  proses  panjang,
             waktu lama, dan konsekwensi pembiayaan yang mahal. Misalnya,
             pengakuan hutan adat sebagai bagian dari wilayah adat pada regulasi
             kehutanan, diatur ketentuan pengakuan eksistensi masyarakat adat
             melalui Peraturan Daerah.
                 Tanpa  itu,  tidak  mungkin  ada  pengakuan hutan  adat.
             Karenanya, usulan penetapan hutan adat di K-LHK kerap terhambat
             karena belum  adanya Perda  pengakuan  eksistensi masyarakat
             adat di daerah  pengusul.  Padahal  ini  syarat yang wajib dipenuhi.
             Dibutuhkan terobosan hukum melalui undang-undang masyarakat
             adat ini. Segi-segi substansi yang diatur undang-undang ini adalah
             seluruh dimensi kebudayaan  masyarakat adat. Bapak Antropologi
             Indonesia,  Koentjaraningrat, menyebut 7  unsur budaya  dalam
             masyarakat:  bahasa,  sistem  pengetahuan, sistem  kemasyarakatan
             atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata
             pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.

                 Semua unsur budaya ini senantiasa berkembang konteks ruang,
             wilayah, tanah, dan kekayaan alam di mana kebudayaan masyarakat
             tersebut  tumbuh  dan berkembang. Ketujuh  unsur budaya  dalam
             konteks  ruang dan agraria  masyarakat adat, esensinya  mesti
             terakomodasi solid dan terpantul terang dalam undang-undang ini.

                 Pendekatan holistik  diperlukan  dalam legislasi  masyarakat
             adat. Pendekatan sosial-budaya relevan untuk menjadikan undang-
             undang ini wahana untuk mengakui dan menghormati masyarakat
             adat sebagai batu-bata pendirian Bangsa Indonesia. Undang-undang
             masyarakat adat diperlukan guna  memastikan  lahirnya ekosistem
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279