Page 289 - Berangkat Dari Agraria

266 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
yang sudah berlangsung berpuluh tahun, tempat berproduksinya
warga dan berkembangnya budaya masyarakat bisa diselesaikan
dengan penataan batas kawasan hutan. Sehingga jelas, mana yang
bisa dimiliki warga dan mana yang tidak.

Kelima, dapat berkembanganya pusat-pusat produktivitas
ekonomi baru di areal kawasan hutan yang selama ini tersandera
karena penguasan kawasan hutan yang monopolistik di Jawa oleh
Perhutani. Berkembangnya pusat produksi pertanian pangan,
peternakan, perikanan, perkebunan, dan berbagai inovasi masyarakat
dan dunia usaha pro-ekonomi rakyat kini menjadi terbuka luas.

Keenam, pemulihan kerusakan ekologi di kawasan hutan Jawa
bisa dilakukan secara lebih terencana dan terintegrasi. Kerusakan
hutan yang menyebabkan banjir dan longsor dapat dicegah dengan
pelibatan sebanyak mungkin pihak untuk mengusahakan tanah dan
kawasan hutan melalui KHDPK yang terintergasi dengan fungsi
pelestarian lingkungan.

Ketujuh, mewujudkan keadilan agraria di pedesaan Jawa setelah
puluhan tahun mengalami ketidakadilan kronis dalam pemilikan dan
penguasaan tanah dan kawasan hutan. Kepmen ini, memungkinkan
penataan kawasan hutan dengan menimbang kebutuhan eksisting
di lapangan sehingga pengakuan atas desa-desa, fasilitas sosial,
fasilitas umum, dan pemukiman warga.

Tantangan ke depan
Kepmen LHK No. SK 287 Tahun 2022 ini lahir bukan tanpa
kritik. Kalangan gerakan sosial yang mendorong transformasi
pengelolaan tanah dan hutan di Jawa mengkritik Kepmen ini
tidak mengakomodasi agenda reforma agraria di dalam kawasan
hutan Jawa. Selama ini, penguasaan hutan di Jawa telah menjadi
faktor penyebab utama ketimpangan penguasaan tanah yang
parah sehingga memicu kemiskinan struktural yang berkelanjutan.
Kepmen ini tidak secara terang memasukan tujuan dan kegiatan
reforma agraria di dalamnya.