Page 285 - Berangkat Dari Agraria

262 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
jagung, kedelai, padi hutan, buah-buahan, ataupun kopi dengan
pola agroforestry. Bisa juga dikembangkan usaha bersama di
bidang peternakan (sylvopasture). Atau jika lahan terletak di hutan
mangrove bisa usaha perikanan (sylvofishery).

Presiden menitipkan lahan yang sudah kita berikan SK-nya untuk
betul-betul dipakai kegiatan produktif, jangan dipindahtangankan
ke orang lain. Pemerintah tak segan mencabut kembali SK yang telah
diberikan, jika lahan tersebut tidak digunakan secara produktif.
Selama ini, tiga juta ha lahan yang SK-nya dicabut kembali oleh
pemerintah karena ditelantarkan.

Pola kerja sama yang dikembangkan dalam reforma agraria
dan perhutanan sosial pada prinsipnya harus adil, setara dan
berkelanjutan. Warga harus menjadi subyek yang memiliki kapasitas
dan peran yang esensial dalam penataan produksi di atas tanah
tersebut. Warga bukanlah obyek yang bisa digiring untuk tujuan
mobilisasi produksi. Karenanya, warga hendaknya berorganisasi,
terpimpin dan solid.

Pendampingan warga
Pendampingan kepada warga, integrasi dan kolaborasi antar
K/L terkait, juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
menjadi bagian yang perlu diperkuat. Tujuannya agar program
perhutanan sosial tidak berhenti hanya sampai aspek pembagian
lahan, melainkan manfaatnya harus benar-benar secara nyata
dirasakan masyarakat, yaitu kesejahteraan.
Menteri LHK menyebutkan capaian perhutanan sosial sampai
Januari 2022 sebanyak 7.479 unit SK, seluas 4.901 juta ha lebih,
melibatkan sebanyak 1,049 juta KK. Khusus untuk hutan adat yang
merupakan bagian dari perhutanan sosial, saat ini telah ditetapkan
sebanyak 75.783 ha dengan jumlah SK sebanyak 89 unit melibatkan
44.853 KK, serta wilayah indikatif hutan adat seluas 1.091.109 ha.
Dari capaian tersebut, sampai saat ini telah diserahkan sebanyak
6.755 unit SK, seluas 4.431.752,52 ha melibatkan 930.802 KK.