Page 290 - Berangkat Dari Agraria
P. 290
BAB VII 267
Geliat Kebijakan Kehutanan
Kalangan DPR RI dan sebagian pekerja Perhutani juga mengkitik
Kepmen LHK ini, bahkan ada yang tegas menolaknya. Tentu saja
kepentingan politik dari kekuatan-kekuatan di parlemen penting
untuk menjadi catatan pemerintah dalam mendorong transformasi
penguasaan tanah dan pengelolaan hutan di Jawa ini. Semua kritik
penting didengarkan pemerintah agar agenda penataan kawasan
hutan dan tanah untuk keadilan dan kemakmuran rakyat tak goyah.
Menteri LHK sudah mengklarifikasi sejumlah kritik atas
Kepmen yang ditandatanganinya itu di depan Komisi IV DPR RI.
Menteri LHK kurang lebih menyatakan, penataan kawasan hutan
untuk penyediaan tanah obyek reforma agraria melalui pelaksanaan
Kepmen ini tetap dimungkinkan. Sedangkan kepentingan politik
utama dalam penataan kawasan hutan ini adalah kepentingan
politik kenegaraan yang menjadi tugas sejarah untuk menuntaskan
sejarah sisa-sisa masa lampau, sejak zaman kolonialisme. Presiden
Jokowi pada suatu kesempatan pernah berseloroh: “masa Perhutani
lebih kolonial daripada kolonial?”.
Pemerintah bukan mengurangi kekuasaan Perhutani, karena
pemerintah tidak pernah menyerahkan luas tertentu dari kawasan
hutan di Jawa. Pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga
serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten (khusus di Jawa)
harus kompak dalam menggeser skema pengelolaan hutan sebagai
agenda besar yang dilakukan bersama-sama dengan rakyat di desa-
desa di sekitar hutan di sepanjang Pulau Jawa.
Setelah mencermati harapan dan tantangan tersebut, lebih
jauh kini tengah diperlukan perencanaan alokasi penguasaan
dan penggunaan KHDPK secara komprehensif, sistematis dan
berkeadilan. Menteri LHK bersama para Direktur Jenderal di KLHK
dan jajaran penting untuk segera membangun komunikasi dan
bekerja kolaboratif dalam menyusun perencanaan KHDPK dengan
pemerintah daerah, akademisi dan pegiat transformasi kehutanan
dan reforma agraria.
Proses perencanaan dan pelaksanaan dari penetapan kawasan
hutan dengan pengelolaan khusus perlu disusun separtisipatif dan
