Page 288 - Berangkat Dari Agraria

BAB VII 265
Geliat Kebijakan Kehutanan
hektar, yang berada pada Kawasan hutan produksi 52.239 hektar,
dan di kawasan hutan lindung 7.740 hektar.

Dengan penetapan luas KHDPK ini, konsekwensinya adalah
berkurangnya luas kawasan hutan yang dikelola Perhutani. Jika
sebelumnya Perhutani mengelola 2.433.024 hektar kawasan hutan
di Jawa, lalu dikurangi 1.103.941 hektar, sehingga menjadi 1.329.083
hektar. Penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan Perhutani
“dikurangi” hampir 50% dari total luas sebelumnya.

Harapan baru
Penyempitan luas kawasan hutan yang dikelola Perhutani ini
diharapkan dapat membawa implikasi positif bagi pembangunan
sektor kehutanan dan keagrariaan nasional. Berikut sejumlah
harapan baru mengiringi terbitnya Kepmen LHK No. SK 287
Tahun 2022. Pertama, harapan akan terjadinya koreksi mendasar
atas manajeman usaha yang dijalankan Perhutani sehingga hanya
berfokus pada pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan produksi
kayu sebagai kegiatan utamanya. Kerugian yang selalu dialami
Perhutani disebabkan karena manajemen yang buruk diharapkan
bisa diperbaiki dengan penciutan kawasan hutan yang dikelolanya.
Kedua, adanya redistribusi penguasaan tanah dan kawasan
hutan kepada pihak yang juga membutuhkan tanah. Dalam hal
ini, skema perhutanan sosial dan penataan kawasan hutan dapat
memungkinkan akses dan kontrol dari masyarakat dan badan usaha
pro-ekonomi rakyat lainnya untuk menguasai dan mengelola tanah
dan kawasan hutan yang sebelumnya dimonopoli Perhutani.
Ketiga, terbukanya peluang baru bagi penyelesaian konflik
agraria antara warga yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan
hutan di Jawa. Mengingat karakter konflik agraria di kawasan hutan
yang dikelola Perhutani selama ini mengalami jalan buntu, sekarang
ini ruang bagi penyelesaian utuh menjadi terbuka melalui berbagai
skema yang diatur Kepmen ini.
Keempat, peluang pengakuan hak kepemilikan warga atas tanah
yang sebelumnya berkonflik dengan Perhutani. Penguasaan tanah