Page 287 - Berangkat Dari Agraria

264 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
4) penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus ditetapkan
oleh menteri.

Pada poin menimbang disebutkan, berdasarkan Pasal 125 (ayat
7) dari PP No. 23/2021, kawasan hutan lindung dan hutan produksi
yang tidak dilimpahkan penyelenggaraan pengelolaannya kepada
BUMN bidang kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan
Pengelolaan Khusus (KHDPK) untuk kepentingan perhutanan
sosial, penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan
hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan
hutan atau pemanfaatan jasa lingkungan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat.

Apanya yang baru?
Menurut Hardiyanto (2022), selama ini Perhutani memegang
monopoli pengelolaan hutan di Jawa. Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) ini mengelola 86 persen dari total hutan di Jawa, setara
dengan 18 persen penguasaan daratan di Jawa yang luasnya 13, 2 juta
hektar. Wilayah kelolanya seluas 2.433.024,7 hektar dengan rincian
seluas 642.075,5 hektar (26,40 %) berupa hutan lindung (HL),
seluas 1.410.422,22 hektar (57,97 %) berupa hutan produksi (HP),
dan seluas 380.527,0 hektar (15,64 %) merupakan hutan produksi
terbatas (HPT).

Melalui Kepmen LHK No. SK 287 Tahun 2022 ini, Menteri LHK
menetapkan KHDPK di Jawa seluas kurang lebih 1.103.941 hektar.
Dari total areal KHDPK tersebut, dirinci posisinya. Untuk Jawa
Tengah seluas 202.988 hektar, yang berada pada kawasan hutan
produksi seluas 136.239 hektar, dan di kawasan hutan lindung seluas
66.749 hektar.

Untuk Jawa Timur, seluas 502.032 hektar yang berada di kawasan
hutan produksi 286.744 hektar, dan di kawasan hutan lindung
215.288 hektar. Lalu, Jawa Barat seluas 338.944 hektar yang berada
pada kawasan hutan produksi 163.427 hektar, dan di kawasan hutan
lindung 175.527 hektar. Sedangkan untuk Banten, seluas 59.978