Page 286 - Berangkat Dari Agraria

BAB VII 263
Geliat Kebijakan Kehutanan
Sementara itu, untuk program tanah obyek reforma agraria
(TORA) sampai dengan November 2021 telah mencapai seluas
2.714.586 ha. SK pelepasan kawasan hutan sumber redistribusi
lahan atau TORA yang telah diserahkan sebanyak 68 SK seluas
89.961 ha lebih. Terkait kesempatan usaha bagi para petani yang
telah mendapatkan SK hutan sosial terus diupayakan dan dibina
oleh KLHK dan perlu melibatkan berbagai kementerian lainnya.
Kolaborasi pemerintah yang terkoneksi dengan gerakan masyarakat
sipil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi agenda
kunci berikutnya. Sinkronisasi arah program, kegiatan dan anggaran
menjadi agenda mendesak untuk meningkatkan kemakmuran
rakyat.

Tanah dan hutan akan memakmurkan rakyat jika penguasaannya
adil, penggunaannya merata dan penjagaannya bijaksana. Di
situlah makna hakiki keadilan agraria. Indonesia bisa berkontribusi
pada penyelenggaraan kehutanan yang adil dan mensejahterakan
manusia, sekaligus melestarikan hutan untuk keberlanjutan
kehidupan di dunia. Selamat hari hutan sedunia. *

7.7. Lahirnya Pengaturan Baru Hutan Jawa 79
Sebuah langkah berani diambil Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan belum lama ini. Menteri LHK menerbitkan Keputusan
Menteri Nomor SK 287 Tahun 2022 tentang penetapan kawasan
hutan dengan pengelolaan khusus pada sebagian hutan negara yang
berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.

Kepmen LHK yang terbit 5 April 2022 ini, merupakan kebijakan
strategis untuk menjawab krisis ekologi, konflik dan ketimpangan
agraria serta kerugian ekonomi dalam pengelolaan hutan di Jawa.
Selama ini, menanti perbaikan hutan Jawa ibarat menunggu godot.
Kepmen ini terdiri dari dua belas bagian. Yang menjadi dasar dari
diterbitkannya Kepmen LHK ini adalah Peraturan Pemerintah No.
23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 112 (ayat

79 Kompas, 7 Mei 2022.