Page 323 - Berangkat Dari Agraria

300 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

HAM itu universal
Negara ialah pemangku tanggung jawab yang harus memenuhi
kewajiban dalam pelaksanaan HAM. Individu dan kelompok
masyarakat ialah pemegang hak. Negara tak punya hak, tetapi
kewajiban dan tanggung jawab memenuhi hak warga negara. Jika
negara tidak mau atau tidak punya keinginan memenuhinya, negara
bisa dikatakan telah melanggar HAM atau hukum internasional (hlm
51). Kewajiban negara itu menghormati, melindungi, dan memenuhi
HAM warganya.
Buku ini mengupas kejahatan korporasi sebagai pelanggar
HAM. Dengan mengikuti John Gerard Ruggie (2008) yang
mengembangkan kerangka untuk bisnis dan HAM, dijelaskan
tiga pilar, yakni pilar perlindungan, pilar penghormatan, dan pilar
pemulihan. Dibedah ekologi politik yang membingkai kerangka
teoritik dari pertautan isu HAM dan lingkungan hidup. Meminjam
Karl Marx (1863), ia menjelaskan penghancuran ekologis atau
ecocide dipahami sebagai fungsi modal dengan dorongan tanpa
belas kasihan untuk mengakumulasi siklus alami yang rusak dan
runtuh dan mengubahnya menjadi kerusakan dalam proses linear
(hlm 69).
Pendekatan ekologi sosial relevan bagi penganut pandangan
ekologis, rekonstruktif, dan komunitarian tentang masyarakat.
Ideologi ini merekonstruksi masalah sosial dan faktor lingkungan
hidup sambil mempromosikan demokrasi langsung. Narasi keadilan
sosial dan kesejahteraan lingkungan hidup muncul bersama dalam
banyak bentuk dan tempat.
Penulis menguraikan pula perjalanan konferensi dan perjanjian
internasional di bidang lingkungan hidup. Mulai Konferensi
Stockholm 1972 yang diprakarsai negara-negara maju dan diterima
Majelis Umum PBB, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim yang
menghasilkan Protokol Kyoto dan Kesepakatan Paris, hingga World
Summit on Sustainable Development 2002 di Johanesburg, Afrika
Selatan, yang melanjutkan komitmen Millennium Development
Goals dalam Sidang Umum PBB tahun 2000. Poin ketujuh dari