Page 456 - Berangkat Dari Agraria
P. 456

BAB XI  433
                                                     Dinamika Jalan Kebudayaan
             berkoordinasi agar penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan
             lancar.


             Multi sebab
                 Lepas dari urgensi BLT minyak goreng sebagai katup pengaman
             sosial ekonomi bagi warga miskin, kita perlu menengok produktivitas
             kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng, dan memikirkan
             penataan distribusi hasil-hasil produksi minyak goreng. Dalam hal
             ini, dimensi perkebunan, industri dan perdagangan saling terkait.

                 Jika  dikaji latar belakang  merebaknya kelangkaan minyak
             goreng di pasar belum lama ini, para pengamat menyebut beberapa
             sebab. Tak ada faktor tunggal dalam fenomena sosial-ekonomi ini.
             Satu poin telah diungkapkan Presiden, yakni lonjakan harga minyak
             sawit  dunia  di  pasar internasional  sebagai  penyebab. Faktor lain
             perlu diketahui dan diantisipasi agar tidak ada pembiaran terhadap
             masalah-masalah tersebut.

                 Pembiaran terhadap faktor-faktor yang melekat dalam produksi
             dan distribusi  minyak goreng ini akan menjebak bangsa ini  pada
             krisis minyak goreng yang berulang dan berkelanjutan. Tentu kita
             tak menginginkannya.
                 Sering diungkapkan, krisis minyak goreng erat kaitannya dengan
             maraknya spekulasi dan tindakan mafia dalam jaringan distributor
             minyak goreng. Indikasi ini ditandai dengan berbagai temuan atas
             penimbunan minyak goreng di sejumlah daerah.
                 Sejumlah langkah  shock therapy  kepada penimbun perlu
             dilakukan  aparat penegak  hukum.  Setelah penggerebekan,
             dilanjutkan penghukuman yang adil bagi penimbun. Tanpa tindakan
             hukum yang tegas, tak akan ada efek jera bagi permainan spekulan
             dan mafia minyak  goreng (dan bahan  pangan lainnya)  di  masa
             depan. Langkah Kejaksaan Agung layak diapresiasi.
                 Pada 22 April 2022, setelah memimpin rapat tentang pemenuhan
             kebutuhan pokok rakyat, utamanya  yang  berkaitan  dengan
             ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, Presiden Jokowi telah
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461