Page 451 - Berangkat Dari Agraria

428 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
yang menyiapkan dan melaksanakan pembangunan IKN harus
melanjutkan dialog tersebut. Melalui dialog, aspirasi rakyat didengar.

Bagaimana pun warga adalah pihak yang terlebih dahulu ada,
tinggal dan memiliki tanah/wilayah tersebut sebelum menjadi IKN.
Melalui dialog, pemerintah bisa menjelaskan maksud dan tujuan
pembangunan IKN. Dapat ditawarkan dan dirundingkan solusi
untuk perlindungan dan pengakuan hak-hak komunitas masyarakat
adat.

Perspektif yang dikembangkan adalah menempatkan eksistensi
masyarakat adat dan lokal lainnya sebagai tuan rumah yang dihargai
dan diposisikan terhormat dalam IKN. Eksistensi masyarakat adat
adalah pemilik wilayah adat yang diakui Konstitusi 1945 (Pasal 18b).
Kerelaan komunitas masyarakat adat untuk ‘melepaskan’ sebagian
wilayah adatnya untuk digunakan bagi kepentingan nasional yang
lebih luas, menjadi target yang jadi harapan bersama. Tapi, tidak
boleh ada pemaksaan dan penggusuran.

Masyarakat adat yang wilayahnya terdampak pembangunan
IKN dimohon dengan hormat untuk menjadikan wilayah adatnya
menjadi bagian dari wilayah IKN sebagai pusat pemerintahan RI
di masa depan. Kelak masyarakat adat menjadi pahlawan bangsa
dan negara. Masyarakat jangan jadi penonton, apalagi korban IKN.
Warga harus terlibat aktif sebagai subyek penerima manfaat dari
kehadiran IKN. IKN harus menguntungkan rakyat sekitarnya.
Pendekatan persuasif dan dialogis menjadi pendekatan yang
paling manusiawi dalam pembangunan. Pendekatan semacam ini
penting dijalankan Otorita IKN dan kementerian/lembaga lainnya.
Jangan bosan berdialog. Tak usah gengsi untuk persuasi. Dengar
aspirasi rakyat. Rundingkan kepentingan bersama. Lalu putuskan
kapan dan bagaimana pembangunan akan dijalankan. Inilah cara
elegan yang dibanyangkan akan terjadi dalam pembangunan IKN.*