Page 450 - Berangkat Dari Agraria

BAB XI 427
Dinamika Jalan Kebudayaan
58% ada di Jawa, ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa,
dan padatnya populasi di Jawa yaitu 56% penduduk Indonesia ada
di Jawa. IKN baru diarahkan untuk menghilangkan ketimpangan
ini. Pasal 6 UU 3/2022 menyebutkan, IKN meliputi wilayah daratan
seluas 256.142 hektare (ha), dan wilayah perairan laut 68.189 ha.
Dari total luas tersebut kawasan IKN seluas 56.180 ha, dan kawasan
pengembangan 199.962 ha. Adapun zona intinya 6.671 ha.
Status dan fungsi tanah untuk IKN secara eksisting adalah tanah
negara di luar kawasan hutan, dan tanah di dalam kawasan hutan.
Sebagian adalah area penggunaan lain selain hutan, tanah negara
yang dikuasai badan usaha, dan klaim historis warga. Tanah yang
statusnya kawasan hutan bisa dikonversi Kementerian LHK bagi
Otorita IKN menjadi tanah IKN. Sedangkan yang di luar kawasan
hutan, seperti HGU perkebunan dapat dialihkan Kementerian ATR/
BPN kepada Otorita IKN. Pengaturan lebih lanjut pengadaan dan
pengelolaan tanah IKN ini akan diatur dalam Perpres khusus di
bawah UU 3/2022.

Pemerintah segera mengidentifikasi dan memverifikasi tanah-
tanah di lokasi IKN yang ada dalam penguasaan berbagai pihak.
Pemerintah terbuka menerima pengakuan/klaim penguasaan dan
pemilikan tanah di seputar IKN. Otorita IKN bersama Kanwil BPN dan
Gubernur Kaltim menerima klaim tersebut dan menyelesaikannya
secara adil dan transparan.

Inklusif dialogis
Menurut UU 3/2022, keadilan dan kesetaraan adalah arah
dan prinsip pembangunan dan pengembangan IKN. Keadilan dan
kesetaraan mestilah bersifat inklusif yang mensyaratkan proses
partisipatif dan demokratis dalam persiapan dan pelaksaannya.
Inklusivisme dalam pembangunan IKN dilakukan terutama dengan
komunitas masyarakat adat dan lokal yang berada di sekitarnya.

Presiden sudah membuka ruang dialog dengan tokoh
dari komunitas masyarakat adat dan lokal, saat berkemping di
lokasi IKN. Selanjutnya, Otorita IKN dan kementerian/lembaga