Page 242 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 242
Masalah Agraria di Indonesia
diwajibkan menjalankan gawé dusun 2 hari dan gawé marga
12 hari dalam satu tahun, dapat dibayar dengan uang.
Pajak jalan (weggeld) diberikan sebagai gantinya rodi,
dan dikenakan kepada semua orang yang kuat bekerja (werk-
bare mannen) dan dapat diganti dengan uang. Di Minahasa
dan Bone, tiap-tiap orang yang kuat bekerja (laki-laki) mem-
bayar Rp 15 tiap-tiap tahun. Di Bone orang-orang yang tidak
mampu dapat membayar dengan tenaga (bekerja dengan tidak
bayaran) tetapi untuk orang yang mampu (yang pajaknya lebih
dari Rp 26) diharuskan membayar dengan uang. Di Sulawesi
Selatan ditentukan dengan ukuran bekerja 16 hari, dan oleh
pemerintah sekarang (atas putusan Dewan Perwakilan Rakyat
di sana) diturunkan menjadi 6 hari. Di Bali dengan ukuran
bekerja 10 hari dalam 1 tahun. Sekarang sudah dihapuskan.
Gemeentedienst yaitu pekerjaan untuk desa yang dapat
dibayar dengan uang, di Sulawesi Selatan Rp 6, dan di Mina-
hasa Rp 4 tiap-tiap tahun. Tetapi sekalipun sudah membayar
uang itu, kalau ada pekerjaan-pekerjaan desa masih dikerahkan
bekerja.
Pinontol dan sawang, yaitu semacam rodi yang terdapat
di Minahasa. Asalnya dari kewajiban rakyat di waktu perang
untuk bekerja bagi keperluan pertahanan dan persediaan
perbekalan, di zaman dahulu. Kemudian diteruskan dan disah-
kan dalam undang-undang, Stbl. 1894 no. 1687, yang mewa-
jibkan kerja 32 hari dalam satu tahun untuk keperluan desa
dan kepala desa serta pegawai-pegawainya. Barang siapa alpa
menjalankan kewajiban ini, baik pinontol dan sawang untuk
Negeri maupun untuk Hukum Tua (Kepala Desa) dapat dihu-
kum kerja paksa 6 hari. Peraturan ini sekarang tidak keras
dijalankan dan di beberapa tempat sudah diganti dengan uang.
221