Page 239 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 239
Mochammad Tauchid
katnya, di antaranya ialah: janggolan (kewajiban bekerja
untuk lurah yang dapat diganti dengan uang atau memberi
padi sehabis panen), kuduran yaitu kewajiban bekerja untuk
mengerjakan sawah lurahnya. Janggol tetap untuk lurah atau
carik yang di situ dinamakan “sentana” dibebaskan dari kewa-
jiban lain-lainnya. Di desa perdikan orang janggol tetap dina-
makan “kuli gambléh”.
11. Berbagai Macam Kewajiban dan Beban Rakyat yang
Berhubungan dengan Hak Tanah dan Adat
Ada macam-macam beban dan kewajiban rakyat yang
berlaku menurut ketentuan adat, dan sebagian dihubungkan
dengan haknya mendapat tanah dalam desanya:
1. Pajak bumi yaitu sebagai sewa atas tanah yang dikerja-
kan rakyat. Pajak bumi berlaku di daerah-daerah di seluruh
Jawa dan Madura, Bali, Sulawesi Selatan dan sebagian Kali-
mantan sebagai sisa peraturan feodal ala Raffles. Pajak itu
sangat berat, karena tidak adanya pengecualian. Bagaimana-
pun juga kecilnya tanah bahkan dalam Ordonansi Pajak Bumi
ditetapkan dasar bahwa jangan sampai ada orang yang bebas
dari pajak bumi, di antaranya dalam penjelasan Ordonansi
Landrente 1939 diterangkan:
“Untuk menjaga supaya sawah-sawah yang sedikit hasil-
nya jangan ada yang tidak kena pajak disebabkan oleh po-
tongan itu dan berhubungan dengan itu tidak ditanami oleh
orang yang empunya, maka ditetapkanlah bahwa hasil yang
dikenakan pajak itu sekali-sekali tidak boleh kurang dari harga
pasar 2 kuintal padi kering (pasal 6 ajat 2 O.L). Jika 1 kuintal
padi harga pasarnya f 3, -maka hasil sawah yang dikenakan
pajak sekurang-kurangnja jadi f 6,-”.
218