Page 240 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Besarnya pajak bumi ditetapkan bahwa pajak bumi
sekurangnya 8% dan sebanyaknya-banyaknya 20% (pasal 7
ajat 1 O.L.). Satu jumlah pajak yang paling besar di waktu
zaman penjajahan belanda yang tidak ada bandingannya. Ka-
lau pajak penghasilan dengan pembatasan yang dibebaskan
dari pajak (niet belastbare inkomen) yang dulu pernah ditetap-
kan pembebasan penghasilan di bawah f 90, kemudian dinaik-
kan menjadi f 120, tetapi bagi tani tidak ada pembebasan,
berapa senpun hasilnya dari tanahnya. Menurut perhitungan
yang dipakai dalam menentukan pajak ialah sawah 1 ha yang
hasil bersihnya kira-kira f 50 membayar pajak yang besarnya
sampai 15 rupiah.
Menurut laporan “Onderzoek naar de belasting druk” dari
Dr. J.W .Meyer Ranneft dan Dr. W. Huender 1924, diterangkan
bahwa besarnya pajak bumi antara f 21,05 dan f 1,18 tiap-tiap
bau atau f 0,72 dan f 0,07 tiap-tiap dacin padi. Pada kegagalan
panen besarnya landrente dapat dikurangi, tetapi penghasilan
sebenarnya sangat rendah dibandingkan denga taksiran biasa.
Hal ini disebabkan karena baberapa hal, di antarnya karena
kemiskinan penggarapnya hingga terpaksa tidak dapat
mengerjakan tanah sebaik-baiknya. Sdangkan taksiran umum
harus dipenuhi, maka landrente terkadang lebih dari 100%
dari penghasilan sebenarnya. Tanah-tanah yang kurang baik
terkadang disewakan dengan uang sewa sebesar landrente
saja.
Di samping itu masih banyak beban dan kewajiban-kewa-
jiban bekerja yang antara satu daerah dengan daerah lainnya
tidak sama, yang diatur menurut adat. Ada juga yang kemu-
dian dijadikan sebagai undang-undang yang diresmikan. Ma-
cam-macam kewajiban tersebut adalah sebagi berikut.

219