Page 245 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

hanya “kebon dalem” (kebun kepunyaan raja), kebun lainnya
diberikan kepada rakyat dengan menyewa.

e. Praneman
Mulai 1 Juli 1904 (untuk distrik Prengguk mulai 1 April
1905), semua kewajiban bekerja untuk kerajaan, raja, dan
Patuh di Gunungkidul dihapuskan, kecuali penyerahan bahan-
bahan pengeras jalan, dan menghadap pada waktu grebeg.
Kewajiban untuk mengumpulkan batu dan bahan-bahan lain-
nya untuk memperbaiki jalan dianggap tidak begitu berat dan
masih diteruskan. Kewajiban grebeg tidak dapat dihapuskan
karena dipandang dari sudut politik mengenai hubungan rak-
yat dengan raja akan kurang baik akibatnya. Jadi yang diha-
puskan, ialah:
a. Kewajiban untuk membuat, memperbaiki, dan memelihara
jalan-jalan, jembatan, tanggul dan rumah-rumah negeri,
b. praneman kepada pegawai raja yang mengurus tanah,
c. kewajiban jaga dan patroli.
Untuk mengganti kewajiban ini, seseorang ditarik pajak ƒ
6 untuk kenceng dan ƒ 2 buat indung (orang numpang) untuk
distrik Prengguk ƒ 3,06 dan ƒ 1,20. Besarnya pajak di distrik
Semanu dihitung tiap-tiap hari rodi dengan uang ƒ 0,039.
Pendapatan pajak ini dipakai pengganti penghasilan
kerajaan, raja dan pegawai-pegawai yang mendapat tunjangan
(gaji) dengan hilangnya heerendienst dan cultuurdiensten.

f. Pajak polisi
Mulai 1 Januari 1895, uang “kontroliran” yang sudah sejak
tahun 1884 diperluas untuk pegawai-pegawai polisi dan semua
rumah-rumah penjagaan kerajaan dijalankan oleh tenaga-

224