Page 243 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 243
Mochammad Tauchid
Untuk Hukum Tua, dibayar Rp 2,50 oleh tiap-tiap orang yang
kuat bekerja.
Pallawatanah, yaitu kewajiban membayar bagi orang
laki-laki yang kawin, Rp 5 buat yang kawin dengan perempuan
dalam satu daerah Karaeng, Rp 9 buat orang yang kawin
dengan orang di luar daerah Karaeng tetapi masih dalam satu
distrik, dan Rp 15 buat orang yang kawin di luar distrik. Selain
itu masih harus membayar lagi macam-macam lainnya
menurut kebiasaan adat. Tradisi ini terdapat di Sulawesi
Selatan
Di daerah Yogyakarta dahulu terdapat berbagai macam
kewajiban untuk rakyat, berikut akan dijelaskan secara men-
detail
a. Kewajiban bahu suku
Kewajiban “bahu suku” dimaksudkan sebagai kewajiban
bekel dan rakyat untuk keperluan Patuh (apanagehouder)
pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya ialah pada waktu
perkawinan dan menyelamkan anak-anak raja, pada waktu
pemakaman orang-orang bangsawan, pada waktu grebeg
(perayaan maulud), hari penobatan dan ulang tahun raja, pada
waktu kedatangannya Gubernur Jendral dan pembesar Be-
landa lainnya. Begitu juga pada waktu perkawinan dan
menyelamkan anak-anak Patuh. Menurut peraturan (pra-
natan), tanggal 9 November 1903 ditentukan hari-hari yang
mewajibkan rakyat harus bekerja serta berapa lamanya mereka
harus bekerja menjalankan kewajiban bahu suku tersebut.
Peraturan ini berlaku di daerah desa kejawèn maupun di
daerah-daerah yang tanahnya sudah disewakan kepada on-
derneming.
222
