Page 272 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 272
Masalah Agraria di Indonesia
sudah murah itu. Tetapi walaupun begitu, rakyat yang mem-
buat garam sendiri di pesisir-pesisir tidak urung ditangkapi
dan dihukum. Di beberapa tempat terjadi penjualan anak-
anak. Pemasukan pajak penghasilan, sebagai penghasilan pe-
merintah sangat merosot, karena penghasilan rakyat turun.
Tetapi pajak bumi (landrente) tidak turun, berkat pera-
turan dan sistem pajak bumi yang hanya dapat berubah tiap-
tiap 10 tahun sekali. Betapapun merosotnya harga produksi
pertanian di waktu malaise itu, pajak bumi tetap besarn, yang
berarti relatif naik sangat tingginya. Untuk menunjukkan bah-
wa bagaimanapun malaise-nya dari pemasukan pajak bumi
di Jawa, yaitu 34.055.000 rupiah pada tahun 1929 dan
34.990.000 pada tahun 1933. Jadi di waktu krisis penarikan
pajak bumi tidak lebih ringan, tetapi malah lebih diperkeras.
Kemiskinan dan kemelaratan rakyat karena krisis ini,
sebaliknya malah menguntungkan rumah gadai. Dalam waktu-
waktu krisis itu tiap-tiap tahun rumah gadai pemerintah dapat
menarik keuntungan 72%. Dari Jawa saja rumah gadai dapat
memberi keuntungan 28.000.000 rupiah pada tahun 1931
dan 12.000.000 pada tahun 1933. Kemiskinan rakyat masih
diberatkan lagi dengan bermacam-macam pajak yang berat,
baik pajak bumi maupun pungutan-pungutan lainnya yang
berlaku sepanjang adat.
Dalam buku bagian kedua ini akan diuraikan bagaimana
seharusnya hukum dan politik agraria bagi kita dengan segala
hal yang berhubungan dengan soal tersebut sebagai masalah
kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
=====
251
