Page 335 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

(Vorstenlanden) selayang pandang.
Pada tahun 1811 Raffles membentuk sebuah panitia, ang-
gota-anggotanya terdiri dari 9 orang Inggris dan seorang
Belanda, yang diserahi kewajiban untuk menyelidiki kedu-
dukan hukum tanah di Jawa serta soal-soal kemasyarakatan
yang berhubungan dengan itu. Setelah menjalankan penye-
lidikannya, panitia memberikan laporannya, berisi pandapat,
bahwa:
“Hanya Gubernnemenlah yang mempunyai hak atas
tanah”. Menurut laporan Panitia itu selanjutnya, semua tanah
dalam daerah kerajaan itu menjadi kepunyaan raja. Raja ada-
lah pemilik tanah yang tidak terbatas kekuasaannya. Pen-
duduk mendapat tanah sebagai pemaro, dengan kewajiban
menyerahkan hasil dari tanah yang dikerjakan itu. Disamping
itu harus menyerahkan tenaga sebagai kewajiban, tidak
dengan bayaran. Atas laporan itulah, Raffles menetapkan :
Raja-raja sudah hilang. Gubernemen yang menggantikan-
nya. Karena itu Gubernemenlah yang menerima hak-hak
yang dulu ada pada raja itu semua, yaitu hak milik semua
tanah, juga tenaga Rakyat bilamana di perlukan”.
Sistim landrente yang dijalankan Raffles dan diteruskan
oleh Pemerintah Hindia Belanda itu didasarkan atas pengertian
di atas. Dianggap sudah seadil-adilnya kalau Rakyat yang
meminjam (memaro) tanah Pemerintah itu membayar sewa
atau pacht (di dalam bahasa Inggris : rent), yang dinamakan
“landrente” kemudian biasa disebut “pajak bumi” atau “pajak
tanah”. Besarnya landrente umumnya ditetapkan tidak ku-
rang dari ½, V! atau S! besarnya hasil. Dianggap tidak kurang
adilnya, kalau si pemaro tanah membayar separo hasil kepada
pemiliknya.

314