Page 337 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

sudah mulai dijalankan oleh Raffles untuk mengganti cara
menurut desa dengan perseorangan, belum dijalankan. Kepu-
tusan tahun 1819 No. 5 di atas (yang akhirnya dicabut pada
tahun 1872), menetapkan peraturan landrente sebagai be-
rikut:
1. Kepala-kepala Desa dengan orang tua-tua desa bersama-
sama menetapkan pembagian tanah desa kepada penduduk
dengan seadil-adilnya;
2. Jumlahnya pajak ditetapkan menurut desa, tidak kepada
tani perseorangan;
3. Residen mengawasi agar dalam pembagian tanah ini, orang-
orang pembuka tanah pertama (de eerste ontginners) atau
turunnya, tidak dikurangi haknya.
Herendienst yang akan dihilangkan oleh Raffles belum
juga dapat dilaksanakan. Hanya kewajiban blandong (bekerja
di hutan-hutan kayu) sudah dapat dihapuskan. Sedang kewa-
jiban menanam kopi Pemerintah di Priyangan (Priyangan-
stelsel) baru dapat dihapuskan pada tahun 1916.
Maksud Raffles untuk menghapuskan sisa-sisa peraturan
yang dijalankan oleh Daendels, di antaranya tentang penjualan
tanah partikelir, karena kekurangan uang untuk menjalankan
pemerintahannya, masih terpaksa terus dijalankan.
Pencicilan pembayaran harga tanah partikelir Probo-
linggo oleh Tionghoa yang membeli dari Daendels dengan
angsuran 20 kali, mengalami kesukaran. Karena desakan
Raffles, terjadi pemerasan atas penduduk-penduduk di situ.
Pemerasan ini menimbulkan pemberontakan. Sesudah pem-
berontakan itu ditindas pada bulan Mei 1813, tanah partikelir
yang ada di tangan ahli waris Tionghoa tadi diambil kembali
oleh Raffles. Sejak itu tidak lagi terdapat tanah partikelir di

316