Page 338 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

kabupaten Probolinggo.
Sesudah pengembalian kekuasaan Belanda di Indonesia
dari tangan Inggris pada tahun 1816, timbul pemikiran Belanda
untuk mengusahakan sendiri kekayaan bumi dan alam Indo-
nesia. Dengan jalan itu dimaksudkan akan lebih banyak keun-
tungan dan kekayaan yang akan didapat, baik bagi kaum modal
partikelir, maupun bagi Negeri belanda sendiri, daripada cara
membeli hasil dari penduduk.
Mulai itulah timbul persolan tanah, bagaimana mema-
kainya. Sesudah lama dipertimbangkan, jalan apa yang mesti
ditempuh untuk menutup kekurangan uang yang diderita
Negeri Belanda, akibat peperangan terus menerus untuk mele-
barkan jajahannya di Indonesia dan peperangan dengan Belgia,
raja Willem I memberikan kuasa penuh kepada Gubernur Jen-
deral Johannes van den Bosch untuk menjalankan usaha
besar-besaran atas tanah Indonesia. Oleh van den Bosch itu
dijalankan mulai tahun 1830/1832 dengan nama Gouverne-
ments Cultuurstelsel yang sangat terkenal itu.
Pada waktu Pemerinthan Belanda mengalami kesukaran
uang yang sangat berat itu, teringat oleh Willem I usaha yang
dulu dijalankan oleh kompeni yang ternyata sangat mengun-
tungkan.
Rancangan Menteri Elout untuk memberikan tanah-tanah
yang belum dibuka kepada kaum modal partikelir dengan
persewaan atau pacht (Ontwerp Koninklijk Besluit tahun
1828), berhubung dengan maksud Willem I dengan Cultuur-
stelsel van den Bosch itu, dikesampingkan dulu, karena kebu-
tuhan uang yang sangat mendesak. Usaha yang cepat meng-
hasilkan harus segera dijalankan. Jalan yang ditempuh dengan
“Cultuurstelsel” itu dipandang sebagai satu-satunya jalan yang

317