Page 371 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

berlebih-lebihan. Dengan bertambahnya penduduk dan kema-
juan perkebunan di Indonesia, maka sudah lain lagi soalnya.
Pemerintah harus mempunyai kekuasaan yang penuh atas
sesuatu yang tidak dapat diatur oleh desa.
Pokoknya soal ini perlu untuk penguasaan. Menurut piki-
ran itu, maka kekuasaan dan kedaulatan desa-desa yang dulu
sebagai negara kecil-kecil sudah pindah ke tangan Negara, de-
mikian golongan Pembela Domeinverklaring.
Demikianlah persoalan yang timbul mengenai dasar-
dasar hak milik tanah bagi Rakyat Indonesia. Bagaimanapun
perdebatan itu hebatnya, tetapi untuk kepentingan kolonial,
untuk kepentingan kekuasaan Negara, dan untuk menjamin
eksploitasi tanah oleh modal besar, perlu Pemerintah mengu-
asai tanah itu dengan Domeinverklaring sebagai pernyataan
yang tidak boleh disangkal. Bagaimanapun juga untuk kepen-
tingan Pemerintah perlu dipergunakan dalil Domeinverklaring
itu. Pendapat Vollenhoven betul, tetapi tidak sesuai dengan
kepentingan jajahan.
Keraguan Pemerintah tentang dasar-dasar mengenai hak
tanah itu ternyata pada waktu itu, pada waktu Syarikat Islam
dan Budi Utomo bersama-sama akan mengadakan “Kongres
Tani”. Dalam perundingan antara Cokroaminoto dengan Dr.
Radjiman di Madiun diputuskan untuk minta bantuan biaya
kongres itu kepada pemerintah. Kira-kira setengah bulan men-
dapat balasan bahwa Pemerintah akan memberi uang berapa
saja kekurangannya asal dalam Kongres Tani tadi jangan diper-
debatkan: “Siapa yang mempunyai tanah di Indonesia’.
Kemudian timbul lagi persoalan tentang pokok yang dipa-
kai sebagai dasar Undang-undang Agraria selanjutnya. Timbul
persoalan, dilanjutkan atau tidaknya dasar itu. Dengan Kepu-

350