Page 372 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

tusan Pemerintah 1928 No. 17, Pemerintah membentuk
Panitia Agraria yang diberi tugas menyelidiki dan memberikan
pertimbangan, dapatkah domeinverklaring dilepaskan dari
dasarnya Undang-undang Agraria. Kalau dilepaskan, dasar
apakah yang dipakai untuk menentukan Undang-undang Agra-
ria selanjutnya. Di samping itu juga supaya memberi pertim-
bangan dan usul-usul dalam garis besarnya, perubahan-peru-
bahan apa yang perlu diadakan yang sesuai, baik menurut
hukum maupun menurut paktek.
Panitia mencela domeinleer, dan mengusulkan supaya
domeinleer sebagai dasar hak milik dilepaskan dari dasar-dasar
hukum Agraria. Supaya mengakui hak wilayah desa dengan
tidak ada ikatan.
Demikian persoalan tentang dasar-dasar hak tanah di
Indonesia.

III. Dasar-dasar Hukum dan Politik Agraria
Untuk mengganti Undang-undang yang lama warisan
zaman penjajahan dengan yang baru, perlu kita tetapkan
dasar-dasar untuk menentukan Politik dan Hukum Agraria
yang baru itu. Untuk menentukan dasar-dasar politik dan Hu-
kum Agraria ini, maka yang menjadi dasar dan pegangan kita
ialah dasar-dasar dan pokok yang terdapat dalam cita-cita
rakyat membentuk negara sebagai bangsa yang merdeka,
sesudah melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan yang
berabad-abad lamanya ialah bahwa tanah itu harus dipergu-
nakan bagi kemakmuran rakyat.
Mengenai perubahan dasar Hukum Agraria ini banyak
dikemukakan oleh bermacam-macam aliran dalam masyara-
kat, partai-partai dan organisasi rakyat, terutama organisasi tani.

351