Page 370 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Domeinverklaring yang akan mewujudkan ketertiban hukum
menjadi pangkalnya segala kegoncangan hukum, yang terang
ialah yang mengenai tanah-tanah pertanian Rakyat. Dasarnya
Domeinverklaring salah dan antipatik, mengingat keadaan juga
sudah tidak dapat dipertahankan. Gunanya tidak ada malahan
membahayakan. Domeinverklaring bagi Pemerintah mestinya
harus berarti hanya hak terhadap sisa tanah sesudah diambil
tanah-tanah yang menjadi hak milik penduduk Indonesia. Jadi
hanya atas satu pulau kenang-kenangan manusia yang belum
didiami orang, di sanalah Pemerintah mempunyai kekuasaan
penuh dengan domeinverklaringnya itu. Di daerah-daerah
pegunungan di Priangan di luar tanah-tanah kepunyaan Rak-
yat, di sanalah Pemerintah mendapat hak-hak itu.
Hak Pemerintah atas tanah-tanah pertanian Rakyat,
hanya nama dan omong kosong, seperti halnya dengan per-
nyataan hak eigendom seseorang atas jalan-jalan desa, demi-
kian Vollenhoven.
Noslt Trenite dengan keras membela domeinleer yang
dihina oleh Vollenhoven itu. Dalam notanya yang dinamakan
domeinnota tahun 1912 menerangkan, bahwa: “perlu dija-
lankan teori domein itu sebagai sandaran kekuasaan hak-
hak Negara”. Dengan tegas dia bertanya: “Apakah untuk
kepentingan eksploitasi tanah yang sangat dibutuhkan itu,
Pemerintah Hindia Belanda akan menjadi Tuan yang mengu-
asai tanah, ataukah menyerahkan kekuasaan itu kepada
pengurus Desa, kepala Marga, Kepala-kepala kuria, orang-
orang semacam itu, yang sama sekali tidak mempunyai
perasan, pengertian dan pandangan ekonomi?”
Menurut Trenite, hak wilayah desa (beschikkingsrecht)
itu hanya berlaku di zaman dahulu, waktu tanah di Jawa masih

349