Page 366 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

menjadi kepunyaan desa. Tiap-tiap penduduk berhak berburu,
mengambil ikan, mengumpulkan hasil hutan dan membuka
tanah untuk pertanian di situ.
Hak membuka tanah memberikan hak kepada pembuka-
nya atas tanah yang sudah dibuka itu untuk dimiliki selama-
lamanya, menjadi hak turun-temurun. Tetapi desa mem-
punyai hak wilayah atas tanah itu. Kalau orang tidak lagi
mengerjakan tanahnya, atau meninggal tidak meninggalkan
waris, tanah itu menjadi hak desa untuk mengatur pemakaian
selanjutnya. Karena itu terdapat kebiasaan bahwa tanah itu
tidak dapat dijual kepada orang di luar desa, karena kalau begi-
tu tidak lagi desa mengatur dan mempergunakan serta men-
dapat manfaat tanah itu. Keadaan semacam itu berubah dise-
babkan karena: (1) adanya milik komunal; dan (2) kekuasaan
Raja-raja terlalu besar (despotiek verstengezang).
Tentang tanah komunal Vollenhoven menerangkan bah-
wa sesungguhnya yang dinamakan tanah komunal itu bukan
milik bersama dari para gogol, tetapi adalah tanah milik perse-
orangan Rakyat Indonesia, tetapi dengan pembatasan yang
kuat dari hak wilayah desa. Menurut pendapat Pemerintah
dulu, tanah komunal itu sebagai milik desa, dan penduduk
hanya sebagai pemakai. Menurut pendapat Vollenhoven
orang-orang itu adalah pemilik tanah tetapi dalam lingkungan
(pembatasan) hak wilayah desa.
Adanya tanah komunal dengan pemakaian giliran, me-
nurut Vollenhoven tumbuh karena paksaan, dan sebagainya
bentuk yang salah kejadian. Menurut penyelidikan, hak-hak
tanah Rakyat (sejak tahun 1867) hak komunal itu bukanlah
dasar adat yang asli. Milik komunal terutama terjadi pada
zaman V.O.C. dengan cara monopoli dan kerja paksa melalui

345